Page 56 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 56

"Pada tanggal 25 November 2021, di seluruh Indonesia buruh akan membuat aksi. Sedangkan
              di pusat, ribuan buruh dari serikat buruh akan aksi di Gedung MK dan Kantor Balai Kota DKI.
              Sebagai simbol, kita tidak setuju dengan upah minimum provinsi," ujar Ketua Konfederasi Serikat
              Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melalui konferensi pers virtual, Rabu (24/11/2021).

              Said menyebutkan, bila keputusan MK merugikan para buruh, maka aksi besar-besaran tidak
              akan terbendungkan lagi.

              "Aksi ini akan melibatkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu saya rasa karena eskalasinya sudah
              naik. Buruh sudah marah di atas ubun-ubun. Kalau MK keputusannya merugikan buruh, waduh
              saya  enggak  bisa  bayangin  deh.  Akumulasi  antara  upah  murah  dengan  Omnibus  Law  yang
              merugikan buruh jadi satu, ya nanti di tanggal 25, 29, 30 November sampai nanti kita mogok
              nasional," ujarnya.

              Dia pun berharap, MK memberikan keputusan yang adil bagi para buruh. Menurut dia, bila MK
              memutuskan  untuk  membatalkan  penerapan  UU  Cipta  Kerja  klaster  ketenagakerjaan,  maka
              seluruh kebijakan upah minimum akan batal secara hukum.

              "Saya  harap  hakim  Mahkamah  Konstitusi  menggunakan  kenegarawanannya,  hati  dan  pikiran
              untuk  mengabulkan  gugatan  buruh.  Uji  formil  diterima  untuk  membatalkan  Undang-undang
              Cipta Kerja," ucapnya.
              Buruh  menolak  disahkannya  UU  Cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  2020  terutama  klaster
              ketenagakerjaan yang dianggap mengeksploitasi pekerja/buruh dengan upah murah.

              Selain itu, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) juga dipermasalahkan terkait penghapusan
              aturan perjanjian kerja kontrak dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang
              dua kali.

              Kemudian,  para  buruh  juga  mempermasalahkan  tentang  pekerjaan  alih  daya  (outsourcing),
              waktu kerja, cuti untuk pekerja, serta pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sanksi
              pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang
              pengganti hak kepada pekerja atau buruh yang di PHK dan tidak diikutsertakan dalam program
              pensiun.

































                                                           55
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61