Page 57 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 57
Judul AJI: Upah Minimum 2022 Tak Berpihak ke Pekerja Media, Bisa
Berdampak ke Publik
Nama Media eljabar.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://eljabar.com/aji-upah-minimum-2022-tak-berpihak-ke-pekerja-
media-bisa-berdampak-ke-publik/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-25 06:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
AJI Indonesia dan LBH Pers @lbhpersjakarta menolak upah minimum yang rata-rata secara
nasional hanya naik 1,09 persen. Angka tersebut tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup
pekerja media, termasuk jurnalis. Besaran kenaikan upah 1,09 persen itu merupakan buntut dari
ketentuan baru Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, turunan
langsung dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
AJI: UPAH MINIMUM 2022 TAK BERPIHAK KE PEKERJA MEDIA, BISA BERDAMPAK
KE PUBLIK
JAKARTA, eljabar.com - AJI Indonesia dan LBH Pers @lbhpersjakarta menolak upah minimum
yang rata-rata secara nasional hanya naik 1,09 persen. Angka tersebut tidak layak untuk
memenuhi kebutuhan hidup pekerja media, termasuk jurnalis.
Besaran kenaikan upah 1,09 persen itu merupakan buntut dari ketentuan baru Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, turunan langsung dari Omnibus Law
UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
Dalam PP Pengupahan, upah minimum ditetapkan tanpa melibatkan para pekerja. Meski terdapat
peran Dewan Pengupahan untuk memberikan saran, tetapi hal tersebut tidak cukup untuk
memastikan keterlibatan pekerja dalam penentuan upah minimum.
Ketentuan upah minimum dalam PP Pengupahan, hanya memperhatikan variabel paritas daya
beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah tanpa mempertimbangkan aspek
kebutuhan hidup layak pekerja.
Kebijakan penetapan upah minimum 2022 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945,
bahwa setiap orang memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ditegaskan juga
pada pasal 28D ayat (2) UUD 1945, terkait hak untuk bekerja, mendapat imbalan serta perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
56
