Page 478 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

perekonomian, terutama di masa recovery ini, kalau pun seandainya nanti ekonomi sudah baik
dan normal kembali dan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah normal kembali, itu silakan
saja

Ringkasan

Pengamat Ekonomi dari Unpad, Ferry Hadiyanto menilai formulasi perhitungan upah minimum
kota/kabupaten (UMK) 2022 di Jawa Barat, melalui PP 36/2021 sudah cukup bijak. Formulasi itu,
kata dia, disesuaikan dengan kondisi ekonomi di tengah pandemi yang belum usai. Ditambah
ada misi pemerataan upah di tengah disparitas upah yang saat ini terpaut jauh antara satu
daerah dengan daerah lainnya. Tak hanya itu, isu pengupahan yang saat ini, ke depannya juga
akan berpengaruh dengan daya tarik Jawa Barat di mata investor, dan keberlangsungan
perekonomian pada umumnya.

EKONOM UNPAD NILAI FORMULASI UMK 2022 DI JAWA BARAT SUDAH BIJAK

- Pengamat Ekonomi dari Unpad, Ferry Hadiyanto menilai formulasi perhitungan upah minimum
kota/kabupaten (UMK) 2022 di Jawa Barat, melalui PP 36/2021 sudah cukup bijak.

Formulasi itu, kata dia, disesuaikan dengan kondisi ekonomi di tengah pandemi yang belum usai.

Ditambah ada misi pemerataan upah di tengah disparitas upah yang saat ini terpaut jauh antara
satu daerah dengan daerah lainnya.

Tak hanya itu, isu pengupahan yang saat ini, ke depannya juga akan berpengaruh dengan daya
tarik Jawa Barat di mata investor, dan keberlangsungan perekonomian pada umumnya.

Ferry memaparkan betapa riskannya jika upah minimum meningkat signifikan.

"Jadi kalau kita melihat proses tahun ini pertama kali menerapkan UU Cipta Kerja dan PP
36/2021. Jika mengacu pada aturan sebelumnya menggunakan pertambahan inflasi dan juga
pertumbuhan ekonomi menurut rumusnya itu terlalu besar. Kalau pertumbuhan ekonomi 6
persen misalnya, itu bisa bubbling dan melebihi standar kenaikan konsumsi dari masyarakat
secara rata-rata. Akibatnya untuk wilayah manufaktur akan melesat sendirian dibandingkan
daerah pertanian," ujar Ferry, Rabu, 24 November 2021.

Menurut dia, aspek ketenagakerjaan seharusnya memberikan aspek pemerataan equity. Jangan
sampai terus terjadi gap upah.

Misal antara wilayah Bodebek dengan Banjar dan Ciamis. Makin lama makin jauh bedanya dan
itu tidak bagus.
"Kalau kita melihat konteks wilayah, di mana arah pembangunan berdasarkan RPJMD itu
bergerak ke timur dengan adanya Kertajati, Jatigede lalu ada Rebana. Itu sulit mendapatkan
investor kalau terkendala tingginya upah," ucap dia.

Padahal semua infrastruktur sudah disiapkan seperti adanya Cisumdawu.

"Tapi kalau investor enggak mau masuk ya repot. Kami melihat system pengupahan ini lebih
kepada menciptakan iklim investasi yang kondusif," ucap dia.

477