Page 486 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Sebab, dalam menentukan UMP, data-data yang dipakai sebagai dasar penghitungan bersifat
tunggal, yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga berwenang.
Pemerintah daerah juga secara praktis kehilangan keleluasaan karena segalanya telah bersifat
baku dari aturan yang diteken pemerintah pusat.

Said menilai Anies tak berpihak pada buruh, sekalipun orang nomor satu di Ibu Kota itu
menawarkan tujuh program biaya hidup murah untuk pekerja.

"Kan takut saja ke pemerintah pusat, karena ada surat edaran mendagri. Memangnya gubernur
bawahannya mendagri? Kalau berani, lawan dong, kalau itu kebenaran, kasih argumentasi
seperti (Gubernur) Maluku Utara, Gubernur Yogya. Ini bukan hanya berani atau tidak berani, ini
tentang keberpihakan, katanya mau jadi presiden?" ujar Said.

"Ibu Kota naik upahnya di bawah Rp 1.500 perhari, kalau hitungan dolar 10 sen, mau ditaruh di
mana ini muka? Ke toilet saja tidak cukup, Pak Gubernur. Bapak naikkan upah rakyat Jakarta Rp
1.500, untuk ke toilet saja tidak cukup," kata dia.

Salah satu dari tujuh program yang ditawarkan Anies adalah perluasan penerima Kartu Pekerja
Jakarta. Dalam program Kartu Pekerja Jakarta yang diluncurkan sejak 2018, ada sejumlah
manfaat yang dapat diterima oleh penerimanya, termasuk Kartu Jakarta Plus (KJP) untuk anak-
anak mereka.

"Sudahlah enggak usah bohong terus, Pak Gubernur. (Bilangnya) 'kami akan terus bantu dengan
program-program lain, KJP (Kartu Jakarta Pintar) anak-anak buruh grartis, naik Transjakarta
anak-anak buruh gratis," kata Said Iqbal, Senin lalu.

"Bapak cek saja, tahun lalu yang janjinya sama, ini juga berlaku buat semua gubernur yang lain,
kan Bapak janji begitu juga itu sudah tahun kemarin. Berapa yang dapat KJP? Tidak lebih dari
10.000 buruh.

Buruh di Jakarta Rp 5 juta, berarti ada 4.990.000 buruh yang tidak dapat KJP," ujar dia.

Said Iqbal mengungkapkan rencana demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan para buruh
untuk menolak kenaikan UMP 2022 secara nasional.

Jakarta sebagai ibu kota akan menjadi salah satu titik aksi utama dalam unjuk rasa yang
rencananya digelar pada 29 dan 30 November 2021.

"Tanggal 29 dan 30 November 2021 akan dilaksanakan gabungan aksi unjuk rasa nasional di
Istana Negara, Balai Kota DKI, dan ketiga super super biang kerok dari semua masalah adalah
Kemenaker," kata Said.

"Aksi ini akan diikuti puluhan ribu buruh se-Jawa Barat, DKI, Banten," lanjutnya.

Said mengklaim, massa buruh berdatangan dari enam konfederasi serikat pekerja dan 60
federasi serikat pekerja.

"Tentu nanti akan diatur teknis unjuk rasanya, mungkin 10.000 di Istana, 10.000 di Balai Kota,
10.000 di Kemenaker. Ini nggak main-main. Ini sungguh-sungguh ini," ujar Said.
"Aksi ini tentu mempertimbangkan protokol keseahatan PPKM level 1 dan arahan-arahan dari
aparat keamanan agar tidak menggangu," kata dia.

485