Page 495 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 495
Ringkasan
Tuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 10 persen menjadi agenda utama
aksi belasan ribu buruh yang menggelar aksi demo di depan kantor Pemkab Cianjur, Jalan
Siliwangi, kemarin (23/11). Selain itu buruh juga menolak pemberlakukan PP 36 tahun 2021
tentang Pengupahan. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)/Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Cianjur, Asep Saepul Malik mengatakan, buruh yang ikut
melakukan aksi menuntut kenaikan UMK tahun 2022 sebanyak 15 ribu dari berbagai perusahaan.
BURUH 'GOYANG' CIANJUR
Tuntutan Kenaikan UMK Berbeda, KSPI 10 Persen dan SPN 21 Persen
Tuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 10 persen menjadi agenda utama
aksi belasan ribu buruh yang menggelar aksi demo di depan kantor Pemkab Cianjur, Jalan
Siliwangi, kemarin (23/11).
Selain itu buruh juga menolak pemberlakukan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketua
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Cianjur, Asep Saepul Malik mengatakan, buruh yang ikut melakukan aksi menuntut kenaikan
UMK tahun 2022 sebanyak 15 ribu dari berbagai perusahaan.
"Prinsipnya kami menolak PP 36 tahun 2021 dan sama sesuai arahan dari Aliansi Buruh Nasional
(SPN) kami menuntut kenaikan upah 10 persen. Hari ini (kemarin-red) pak bupati tidak mau
menerima kami, katanya sih ke Mande ada acara di desa. Padahal buruh hampir 15 ribu yang
datang. Kami sangat kecewa, kami besok juga dengan jumlah yang lebih besar akan datang
lagi," kata Asep ke sejumlah awak media usai melakukan aksi di depan Gerbang Pandopo
Pemkab Cianjur, kemarin (23/11).
Dia mengungkapkan, aksi tersebut akan terus berlanjut sampai tanggal 25 November
mendatang.
"Harapannya mudah-mudahan bupati Cianjur bisa melihat bahwa upah di Cianjur ini terendah
diantara kabupaten lain seperti Sukabumi, Purwakarta dan Bandung Barat. Cianjur paling
rendah, mudah-mudahan hatinya terketuk. Sesuai dengan janji kampanyenya pada saat
mencalonkan," kata dia.
Dia melanjutkan, jika berbicara tentang PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dia menilai jelas
itu turunan dari Omnibuslaw. Omnibuslaw sendiri jelas kenaikan upah itu itu melihat inflasi dan
pertumbuhan ekonomi.
"Kalau PP 36 arahnya ke mana tidak jelas. Kenapa buruh tidak mau proses hukum terhadap PP
36, kalau kita berproses hukum dari PP 36 sama dengan buruh mengakui Omnibuslaw," ungkap
dia.
Hanya, lanjut dia, SPN tidak melakukan secara proses hukum, namun pihaknya tetap melakukan
aksi turun ke jalan.
"Yang jelas kami sangat tidak setuju. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah lebih pro terhadap
pekerja," tutupnya.
Sementara itu, aksi buruh juga terjadi di kawasan wisata Cipanas. Tidak kurang dari 1.000 buruh
yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) melakukan orasi penyampaian atau
penolakan upah murah.
494
