Page 499 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 499
Kemudian Provinsi NTT, UMP 2022 naik menjadi Rp1.975.000. Jumlah tersebut selisih
kenaikannya dengan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.126 atau 0,47 persen.
Seharusnya, UMP 2022 NTT hanya naik 0,81 persen atau Rp1.965.874 dari UMP 2021 sebesar
Rp1.950.000.
Kemudian Provinsi Papua Barat menetapkan UMP 2022 sebesar Rp3.200.000. Jumlah tersebut
selisih kenaikannya sebesar Rp18.660 atau 0,6 persen dari yang ditetapkan pemerintah pusat.
Berdasarkan hitungan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), UMP 2022 Provinsi
Papua Barat sebesar Rp3.181.339 atau 1,49 persen dari UMP 2021 Rp3.134.600.
Selanjutnya, Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan UMP 2022 naik menjadi Rp2.710.595.
Jumlah tersebut selisih kenaikannya sebesar Rp134.578 atau 5.37 persen dari yang ditetapkan
pemerintah.
Seharusnya, UMP 2022 Sulawesi Tenggara hanya naik 0,94 persen atau Rp2.576.016 dari UMP
2021 sebesar Rp2.552.014.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan kepada gubernur untuk
mengikuti aturan upah minimum dari pemerintah pusat. Jika tidak, para kepala daerah akan
dikenakan sanksi aturan.
Sanksi tersebut tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengatur penetapan
upah adalah SE Mendagri Nomor 561/6393/SC hal Penetapan Upah Minimum 2022 kepada
seluruh gubernur.
Dalam Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tertulis: (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur
dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati
dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua)
kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
498
