Page 498 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 498
Judul 4 Provinsi Naikkan UMP 2021 Tak Sesuai Aturan, Gubernur Berpotensi
Kena Sanksi
Nama Media era.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://era.id/nasional/81203/4-provinsi-naikkan-ump-2021-tak-sesuai-
aturan-gubernur-berpotensi-kena-sanksi
Jurnalis Gabriella Thesa Widiari
Tanggal 2021-11-24 13:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Sunardi (Wakil Ketua Depenas) Provinsi yang tidak sesuai dengan PP 36 Tahun 2021
yaitu Riau, NTT, Papua Barat, dan Sultra
Ringkasan
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mencatat, per 22 November 2021 sebanyak 32 provinsi
sudah resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Namun, ada empat provinsi yang
menaikkan UMP 2022 tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Empat provinsi itu adalah Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat,
dan Sulawesi Tenggara. UMP 2022 di empat provinsi ini naik lebih tinggi dari yang sudah
ditetapan pemerintah.
4 PROVINSI NAIKKAN UMP 2021 TAK SESUAI ATURAN, GUBERNUR BERPOTENSI
KENA SANKSI
ERA.id - Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mencatat, per 22 November 2021 sebanyak 32
provinsi sudah resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Namun, ada empat
provinsi yang menaikkan UMP 2022 tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Empat provinsi itu adalah Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT),
Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara. UMP 2022 di empat provinsi ini naik lebih tinggi dari yang
sudah ditetapan pemerintah.
"Provinsi yang tidak sesuai dengan PP 36 Tahun 2021 yaitu Riau, NTT, Papua Barat, dan Sultra,"
ujar Wakil Ketua Depenas Sunardi kepada wartawan yang dikutip pada Rabu (24/11/2021).
Untuk Provinsi Riau, pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2022 menjadi Rp2.918.781 atau
naik 1,05 persen dari UMP 2021 sebesar Rp2.888.564. Namun berdasarkan Surat Keputusan
(SK) Gubernur Riau, UMP 2022 ditetapkan naik menjadi Rp2.938.564 dengan selisih kenaikannya
sebesar Rp19.783 atau 0,68 persen dari yang ditetapkan pemerintah pusat.
497
