Page 67 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Judul UMP Sumsel Rp 3,14 Juta
Nama Media Sriwijaya Post
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg10
Jurnalis ts
Tanggal 2021-11-25 06:07:00
Ukuran 227x154mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 49.940.000

News Value Rp 249.700.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
UMP atau UMR Provinsi Sumatcra Selatan Tahun 2022 telah disahkan oleh Gubernur Sumsel
Herman Deru. Upah Minimum Provinsi atau yang dulu dikenal dengan UMR, Upah Minimun
Regional, merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku
inaustri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.
Besaran UMP Sumsel Tahun 2022 ini telah tercantum dalam keputusan Gubernur Sumsel Nomor
746/kpts/Disnaker-trans/2021. Besaran UMP Sumatera Selatan Tahun 2022 ditetapkan sebesar
Rp 3,14 juta atau persisnya Rp 3.144.446. UMP itu berlaku mulai 1 Januari 2022. Nilai UMP
Sumsel Rp 3.144.446 ini sama dengan UMP tahun 2021 yaitu Rp 3.144.446 artinya tidak ada
kenaikan UMP di 2022.

UMP SUMSEL RP 3,14 JUTA
UMP atau UMR Provinsi Sumatcra Selatan Tahun 2022 telah disahkan oleh Gubernur Sumsel
Herman Deru. Upah Minimum Provinsi atau yang dulu dikenal dengan UMR, Upah Minimun
Regional, merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku
inaustri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Besaran UMP Sumsel Tahun 2022 ini telah tercantum dalam keputusan Gubernur Sumsel Nomor
746/kpts/Disnaker-trans/2021. Besaran UMP Sumatera Selatan Tahun 2022 ditetapkan sebesar
Rp 3,14 juta atau persisnya Rp 3.144.446. UMP itu berlaku mulai 1 Januari 2022. Nilai UMP
Sumsel Rp 3.144.446 ini sama dengan UMP tahun 2021 yaitu Rp 3.144.446 artinya tidak ada
kenaikan UMP di 2022.

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku
industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.
Karena pemenuhan kehutuhan yang layak di setiap provinsi berdesa-beda, maka disebutlah
Upah Minimum Provinsi.

Menurut Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2: "Upah
minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah
tanpa tunjangan; atau d. Upah pokok termasuk tunjangan tetap".

66