Page 70 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 70
Judul Hari Ini Demo Buruh Tuntut Cabut Rekomendasi
Nama Media Warta Kota
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg8
Jurnalis Jos
Tanggal 2021-11-25 05:52:00
Ukuran 52x137mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 9.360.000
News Value Rp 28.080.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ribuan buruh akan menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
Kota Bekasi. Kamis (25/111) ini. Beberapa tuntutan yang akan disampaikan tak lain soal kenaikan
upah minimum kota (UMK) 2022. Ketua DPC SPSI Bekasi Warnardi Rakasiwi mengatakan aksi
demo buruh yang akan digelar secaira serentak di Jabodetabekitu, salah satiinya juga digelar di
Kota Bekasi.
HARI INI DEMO BURUH TUNTUT CABUT REKOMENDASI
Ribuan buruh akan menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
Kota Bekasi. Kamis (25/111) ini. Beberapa tuntutan yang akan disampaikan tak lain soal kenaikan
upah minimum kota (UMK) 2022. Ketua DPC SPSI Bekasi Warnardi Rakasiwi mengatakan aksi
demo buruh yang akan digelar secaira serentak di Jabodetabekitu, salah satiinya juga digelar di
Kota Bekasi.
"Besok itu di Jabodetabek itu ke Jakarta itu kalo-di serikat saya. Untuk federasi lain yang
tergabung dalam aliansi Buruh melawan. Itu konsentrasi di Kota dan Kabupaten Bekasi," kata
Wamardi Rakasiwi, Rabu (24/11/2021).
Untuk di Kota Bekasi sendiri, Wamardi menyampaikan jika tuntutan yang akan disampaikan
dalam aksi demb itu yaitu menolak rekomendasi usulan upah yang telah dikirim ke Provinsi Jawa
Barat.
Sebab, Warnardi menilai jika usulan yang telah ditetapkan itu tidak melibatkan para serikat
pekerja. Maka, ketika para serikat pekerja menolak usulan UMK itu, usulan tersebut dinilai cacat.
"Jadi barang sudah naik ke Pemprov Jabar-. Makanya besok tuntutan kita adalah tarik kenjbali
rekomendasi yang sudah dikirim ke Pemprov Jabar," katanya.
Sebelumnya. Kepala Dinas Disnaker Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengatakan telah mengusulkan
kenaikan UMK 2022 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 0,71 persen atau sebesar Rp
33.000. "Hal ini sesuai PP 36/2021," ujamya. (jos)
69
