Page 679 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Nuruddin menegaskan, ia dan para pimpinan serikat buruh di Jatim sudah melakukan rapat.
Dalam pertemuan itu, menyepakati ihwal rencana aksi unjuk rasa penolakan UMP 2022 yang
telah dilakukan sedari Senin (22/11/2021) kemarin.

Selain itu, buruh se-Jatim juga akan melakukan mogok kerja massal. Dalam aksinya nanti,
mereka juga bakal menyampaikan tuntutan yang masih sama dengan sebelumnya, yakni tetap
menyuarakan penolakan UMP 2022 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor:
188/783/KPTS/013/2021.

Selain itu, para buruh juga mengaku tetap menolak penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Dalam Penetapan Upah
Minimum Tahun 2022. Terkait UU Cipta Kerja itu, dinilai masih dalam judicial review di
Mahkamah Konstitusi (MK)

"Tetapkan upah minimum yang berkeadilan, revisi Keputusan Gubernur Jatim dengan menaikkan
UMP sebesar 10%," kata Nuruddin, Selasa (23/11/2021).
Nuruddin mengaku, serikat buruh se-Jatim sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Dirintelkam Polda Jatim ihwal rencana aksi unjuk rasa tersebut. Dalam surat tersebut, tersirat
keinginan buruh untuk menggelar aksi selama 4 hari, sejak Kamis (25/11/2021) dan Jumat
(26/11/2021) pekan ini. Lalu, dilanjut pada Senin (29/11/2021) dan Selasa (30/11/2021) pada
pekan depan.

Ia menyebut, aksi tersebut bakal diikuti puluhan ribu buruh se-Jatim. Menurut datanya, tercatat
sekitar 50.000 buruh akan mulai melakukan aksi unjuk rasa mulai pukul 09.00 WIB di 2 titik,
yakni di Kantor Gubernur Jatim, Kecamatan Bubutan dan Gedung Negara Grahadi, Kecamatan
Genteng, Kota Surabaya.

"Berlakukan penangguhan upah bagi perusahaan yang tak mampu membayar UMK seperti tahun
sebelumnya, berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK) atau upah
minimum unggulan tahun 2022," tuturnya.

678