Page 60 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2019
P. 60

match dan 2 orang lagi yang pendidikan dan skill sesuai dengan pasar kerja," urai
               Hanif.

               Dia mencontohkan untuk kebutuhan tenaga kerja di wilayah Jakarta. Di wilayah ini
               banyak perusahaan baru yang bergerak di industri e-commerce atau yang berbasis
               digital. Hanya saja dalam kenyataannya untuk mencari SDM sesuai kebutuhan
               tidaklah mudah.

               Maka dari itu, dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah tengah
               memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu yang diperkuat adalah
               sistem pendidikan vokasi yang siap kerja.

               Selain itu, untuk mengatasi ketimpangan skill atau kemampuan ini, pemerintahan
               Jokowi coba melakukan sejumlah kebijakan. Di antaranya dengan mengeluarkan
               kartu pra kerja.

               "Ketimpangan skill (ketrampilan) ini yang mendasari pemerintah mengeluarkan
               kartu pra kerja untuk akses penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja agar
               lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja," jelasnya.

               Meski demikian, program ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Seperti
               Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima
               Yudhistira Adhinegara menilai, rencana ini tidak efektif. Menurutnya, Indonesia
               masih memiliki masalah penyerapan tenaga kerja yang masih belum ideal.

               "Program memberikan upah kepada pengangguran khususnya lulusan SMK tidak
               efektif. Permasalahan utama saat ini ada di serapan tenaga kerja yang belum ideal.
               Lapangan kerja industri, pertanian dan pertambangan kurang mampu menciptakan
               lowongan kerja yang masif," kata Bhima.

               Menurutnya, salah satu penyebab ketimpangan antara skill yang diperoleh SMK
               dengan industri karena kurikulum di SMK masih banyak mengajarkan teori
               dibandingkan praktik. Selain itu, masih belum adanya kejelasan mengenai praktik
               magang.

               "Jadi magang ya hanya magang, padahal magang itu bagian penting dari SMK.
               Makanya saya usulkan pertama dari kurikulum harus banyak dosen atau guru
               praktisi bukan guru sekolah umum yang mengajar. Jadi mereka yang sudah punya
               pengalaman ke industri, dunia usaha, pariwisata itu yang mengajar ke anak2 SMK.
               Sehingga relevan kebutuhan dunia usahanya, dengan lapangan kerjanya," jelasnya.

               Sementara untuk permagangan, dia mengusulkan agar pemerintah melanjutkan
               program magang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

               "Misalkan sentra otomotif yang ada di Karawang itu menyerap anak magang dari
               SMK, lalu diberikan sertifikat, lalu diberikan uang saku itu harusnya
               diinstitusionalkan atau dilembagakan oleh kebijakan pemerintah sehingga program



                                                       Page 59 of 89.
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65