Page 230 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 230

Title          GAJI BURUH DI JOGJA MURAH, PEMERINTAH DIDESAK TETAPKAN UPAH SEKTORAL
                Media Name     harianjogja.com
                Pub. Date      01 November 2019
                               https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/01/512/1023628/gaji- buruh-di-
                Page/URL
                               jogja-murah-pemerintah-didesak-tetapkan-upah-sektoral
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive






               Pemerintah DIY perlu mengkaji upah sektoral sebagai upaya peningkatan
               penghasilan buruh di wilayah ini. Sebelumnya diberitakan Upah Minimum Provinsi
               (UMP) DIY sudah ditetapkan sebesar Rp1.704.608.

               UMP DIY menjadi yang terendah se-Indonesia karena sampai saat ini pemerintah
               belum menerapkan upah sektoral, lantaran Jogja bukan kawasan industri tetapi
               wisata.

               "Kalau bisa upah-upah sektoral lebih ditingkatkan, salah satu upaya meningkatkan
               penghasilan buruh," kata Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol
               UGM, Hempri Suyatna, Kamis (31/10/2019).

               Hempri mengatakan penetapan UMP di DIY merupakan jalan kompromi. Namun
               demikian, besaran UMP tersebut apabila dilihat dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
               masih belum cukup.

               Ia menyebut pemerintah daerah dalam menentukan jumlah besaran UMP kali ini
               hanya memakai satu variabel yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.15/2015 tentang
               Pengupahan. Menurutnya cara itu adalah jalan tengah, di sisi lain paling tidak upah
               bisa menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modal di Jogja. "Saya rasa
               hal itu juga perlu dipikirkan," kata dia.

               Ia menyatakan nominal upah kiranya seimbang agar penghasilan buruh juga tidak
               terlalu rendah dan invetasi usaha di Jogja terjamin.

               Disinggung mengenai apakah jumlah UMP tersebut sudah layak, menurutnya jika
               diukur menggunakan KHL belum cukup. "Kalau disesuaikan dengan KHL paling tidak
               upahnya sebesar Rp2,5 juta," jelas dia.

               Ke depan, penetapan jumlah UMP harus lebih detail, tidak hanya mengacu pada PP
               No.78/2015 tentang Pengupahan, melainkan melihat aspek inflasi serta
               pertumbuhan ekonomi sehingga jarak antara KHL minimum dengan upah yang
               diterima tidak terlalu jauh. "Jadi buruh juga lebih sejahtera," jelasnya.






                                                      Page 229 of 328.
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235