Page 14 - BAB 3

warga negaranya yang baru lahir tidak terputus selama orang tuanya

masih tetap menganut kewarganegaraan dari negara asalnya.
Namun demikian, dalam praktik, ada negara yang justru

menganut keduanya, karena pertimbangan lebih menguntungkan bagi

kepentingan negara yang bersangkutan. Misalnya India dan Pakistan
termasuk negara yang sangat menikmati kebijakan yang mereka

terapkan dengan sistem dwi kewarganegaraan. Sistem yang terakhir

inilah yang biasa dinamakan sebagai asas campuran. Asas yang bersifat

campuran, sehingga dapat menyebabkan terjadinya apatride (tanpa
kewarganegaraan) atau bipatride (kewarganegaraan ganda). Dalam

hal demikian, yang ditoleransi biasanya adalah keadaan bipatride, yaitu

keadaan dwi kewarganegaraan (Arif, 2014: 57).

Selain dilihat dari sisi kelahiran, kewarganegaraan juga di lihat dari
sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan atau kesamaan hukum

dan persamaan derajat. Asas kesatuan dan kesamaan hukum itu

berdasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan
keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana

sejahtera, sehat dan tidak terpecah. Jadi suami istri atau keluarga yang

baik dalam menyelengggarakan dalam kehidupan bermasyarakatnya

harus mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Dan untuk
merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami istri,

maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama.

Asas persamaan derajat menyebutkan suatu perkawinan tidak

menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing.
Jadi, baik suami atau istri dengan kewarganegaraan yang aslinya. Sama

seperti sebelum mereka dikaitkan oleh pernikahan dan

WARGA NEGARA 56