Page 16 - BAB 3
P. 16
3. Asas Persamaan didalam hukum dan Pemerintahan
Setiap warga negara memiliki kesamaan hukum dalam
pemerintahan.
4. Asas Kebenaran Substantif
Asas diamana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga bersifat substansi.
5. Asas Non-Diskriminatif
Tidak membedakan setiap warga negara dari banyak hal seperti
suku, ras, warna kulit, dll.
6. Asas pengakuan dan Permohonan terhadap HAM
Menjamin dan melindungi warga negara dan memuliakannya pada
persamaan HAM.
7. Asas Keterbukaan
Segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara harus
bersifat terbuka.
8. Asas Publisitas
Bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan RI akan
diumumkan dan diberitakan agar masyarakat mengetahui.
E. Cara Memperoleh dan Kehilangan Kewarganegaraan
Indonesia
Dalam literatur hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh
status kewarganegaraan hanya terdiri atas dua cara, yaitu status
kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia dan
dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi (naturalization).
Dalam praktek ketatanegaraan di berbagai negara paling tidak terdapat
5 cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Di India misalnya telah
dikembangkan 5 praktik tersebut sejak tahun 1950, bahkan di Inggris
terdapat 9 (sembilan) kategori kewarganegaraan
WARGA NEGARA 58
