Page 12 - Microsoft Word - uas aplikasi komputer

e. Tanaman wajib yang dihasilkan harus diberikan kepada pemerintah. Jika hasil yang diperoleh
lebih dari yang ditaksir, lebihnya diserahkan kepada penduduk.
f. Gagal panen ditanggung oleh pemeritah asal penyebabnya bukan karena kurang rajinnya
penduduk.
g. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka dibawah pengawasan kepala desa, sedangkan
pegawai Eropa melakukan pengawasan terbatas agar penanaman dan panen berjalan baik dan
tepat pada waktunya.
Jika diamati dari segi isi staatsblad tersebut, maka Sistem Tanam Paksa tidak begitu
memberatkan pada penduduk. Dampaknya cukup destruktif menjadikan rakyat miskin dan tidak
teratur hidupnya. Fenomena ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan ketentuan-ketentuan
yang tercantum dalam staatsblad yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Penduduk
lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman berkualitas ekspor,
sehinga tidak dapat mengerjakan sawahnya dengan baik, bahkan dalam suatu waktu tidak dapat
mengerjakan sawahnya sama sekali (Hermawati, 2013:66).
Penguasa memberlakukan Cultuur Procenten yaitu hadiah panen bagi para pejabat yang
dapat menyerahkan hasil tanaman lebih banyak. Reaksi terhadap Sistem Tanam Paksa inilah
yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria)
pada tahun 1870. Dalam Agrarische Wet terdapat pernyataan bahwa “Semua tanah yang tidak
terbukti memeiliki bukti hak milik (eigendom) adalah menjadi domain negara atau milik negara”.
Jadi inti pokok kebijakan cultuur stelsel adalah:
a. Rakyat wajib menyediakan seperlima lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib
(tanaman berkualitas ekspor).
b. Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
c. Hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Kelebihan hasil panen dibayarkan
kembali kepada rakyat.
d. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi
tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi.
e. Mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari setahun di perkebunan milik
pemerintah.
f. Penggarapan tanaman wajib di bawah pengawasan langsung penguasa pribumi. Pegawai-
pegawai Belanda mengawasi jalannya penggarapan dan pengangkutan.
Kartodirdjo (1987:366) menjelaskan gambaran tentang derajat intensitas
penyelenggaraan sistem tanam paksa menurut catatan tahun 1833 sebagai berikut.
1. Gula: 32.722 bau
2. Indigo: 23.141 bau
3. Teh: 324 bau
4. Tembakau: 286 bau
5. Kayu manis: 30 bau
6. Katun: 5 bau
Ditambah dengan luas tanah yang ditanami lada, nopal dan murbai seluruh areal yang
dipergunakan sistem tanam paksa ada kira-kira 50.000 bau. Pada 1861 dari tanah rakyat yang
dipergunakan sistem tanam paksa ada 53.159 bau.

12