Page 16 - C:\Users\LENOVO\Documents\Flip PDF Professional\Kasuari_Inovasi_Vol.1\
P. 16
LAPORAN KHUSUS
Pembangunan Berkelanjutan
Berbasis Wilayah Adat di
Tanah Papua
DEKLARASI
MANOKWARI
Berdasarkan hasil Konferensi Internasional melalui Perdasus Provinsi dan 6. Berkomitmen untuk mengembangkan
tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata Perda Kabupaten yang mengakui Museum Sejarah Alam dan Kebun Raya
dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) dan keberadaan masyarakat adat, nilai di Tanah Papua yang menunjang upaya
merujuk pada Nota Kesepahaman antara budayanya, wilayahadat dan tata kelola konservasi dan penampungan koleksi,
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan kelembagaannya, termasuk di penelitian dan peningkatan pemahaman
yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober dalamnya wilayah hutan dan perairan dan apresiasi tentang keanekaragaman
2018 tentang Pembangunan Berkelanjutan adat berdasarkan kearifan lokal hayati dan alam dan budaya Papua.
Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua, dan pemanfaatan berkelanjutan. 7. Berkomitmen untuk mendorong
Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Pembiayaan pemetaan wilayah adat dan peningkatan kapasitas sumber
Barat menyatakan Visi Bersama Tanah mendorong pembentukan tata layanan daya manusia dalam Pembangunan
Papua yaitu: pendaftaran tanah-tanah masyarakat Berkelanjutan, termasuk masyarakat
adat dan mekanisme penyelesaian adat dalam berbagai bidang
sengketa dalam penggunaan dan pengetahuan dan keterampilan
pemanfaatn tanah adat. penting untuk mendukung proses
Tanah Papua Damai, Berkelanjutan, 3. Berkomitmen kuat untuk menjunjung perencanaan, partisipasi masyarakat
Lestari dan Bermartabat tinggi penegakan hukum dan dalam pengelolaan sumber daya
alam, manajemen kawasan lindung,
peraturan terkait sumber daya alam
dalam pengelolaan pembangunan ekowisata dan perikanan berkelanjutan.
berkelanjutan, menerapkan moratorium Mengarusutamakan pembangunan
izin-izin baru perkebunan skala besar, berkelanjutan dalam kurikulum
Sebagai implementasi visi bersama pertambangan dan industri berbasis pendidikan serta mengembangkan sitem
tersebut, hasil-hasil konferensi ICBE 2018 lahan, serta meninjau ulang izin-izin manajemen informasi keanekaragaman
menyatakan: yang telah terbit dengan membentuk hayati dan pembangunan berkelanjutan.
tim kerja khusus untuk itu. 8. Mendukung dan memfasilitasi
1. Menegaskan kembali komitmen 4. Bersama dengan pemerintah pusat masyarakat adat untuk menemukan
pengarusutaman pembangunan berkomitmen untuk mengatur skema pilihan produk-produk bernilai
berkelanjutan dan menuangkannya pendanaanberkelanjutan dan insentif ekonomis tinggi untuk kemudian
melalui Peraturan Daerah Khusus fiscal ekologis, yang ditegaskan melalui dikelola oleh masyarakat adat dengan
di Provinsi Papua Barat, revisi atau peraturan perundang-undangan, kepada dukungan akses pasar dan pendanaan
peninjauan RTRW Papua dan RTRW pemerintah provinsi dan Kabupaten/ atau pembiayaan yang sesuai.
Papua Barat yang mengakomodir Kota baik melalui DAU, DAK, DID, Dana 9. Mendorong pembentukan lembanga
minimal 70% luas daratan sebagai Otsus, dan/atau Bantuan Keuangan independen untuk penyelesaian
kawasan lindung, RZWP3K, dan revisi kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, sengketa lingkungan sesuai amanat
serta kajian paruh waktu RPJMD Provinsi serta mempercepat Peraturan Daerah pasal 64 UU 21/2001, serta berkomitmen
Papua Barat dengan mengintegrasikan Khusus tentang Dana Bagi Hasil (DBH) menjalankan fungsi pengawasan
wilayah masyarakat adat, penguatan dan implementasinya. pengelolaan SDA berkelanjutan dan
implementasi Visi 2100 Provinsi Papua 5. Berkomitmen untuk segera membentuk akses pemanfaatan oleh masyarakat
dan penyusunan RPJMD 2019-2023 Komisi Informasi Papua Barat guna adat yang juga menjadi amanat dari UU
Provinsi Papua yang berkelanjutan dan meningkatkan transparansi dan 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
konstektual Papua. akuntabilitas data dan informasi melalui Kedua provinsi juga berkomitmen
2. Berkomitmen untuk melindungi hak dan peningkatan sistem informasi yang mendorong adanya sinkronisasi dan
memperkuat peran masyarakat adat terintegrasi, baik secara lokal maupun sinergi kebijakan pembangunan di Tanah
lintas sektor termasuk dengan pusat. Papua
16 KASUARI INOVASI Edisi 01-April 2019
