Page 19 - C:\Users\LENOVO\Documents\Flip PDF Professional\Kasuari_Inovasi_Vol.1\
P. 19
Profesor Charlie Heatubun
Perubahan Nomenklatur
Provinsi Konservasi, Agar Fleksibel
‘’Di negara ini, yang berwenang menetapkan
suatu kawasan sebagai kawasan Konservasi
adalah kewenangan Pemerintah Pusat yakni
di kementerian LHK dan KKP. Alasan kedua,
kita tidak mau menimbulkan multitafsir bagi
masyarakat,’’ ungkapnya.
Menurut Charlie, Istilah konservasi
dapat ditafsirkan sebagai pelarangan
oleh masyarakat adat, maupun oleh para
Bupati dan Wali Kota terkait pengelolaan
dan pemanfaatan potensi kekayaan alam.
‘’Padahal kan kita juga butuh investasi
tetapi investasi yang ramah lingkungan. Jadi
hal-hal yang perlu kita hindari dari suatu
regulasi yang kemudian akan menimbulkan
permasalahan dikemudan hari,’’ terangnya.
Hasil Rakornis tersebut merekomendasikan
revisi Perdasus Provinsi Konservasi dan
Manokwari, Pemerintah Provinsi Papua diajukan kepada DPRD Provinsi Papua Barat,
Barat bakal merubah nomenklatur Papua Majelis Rakyat Papua Barat dan Pemerintah
”Nomenklatur untuk Barat sebagai Provinsi Konservasi menjadi Pusat.
Provinsi Papua Barat Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. ‘’Terkait isinya, kita sederhanakan dan
Perubahan nomenklatur tersebut untuk
sebagai Provinsi mengakomodir hak-hak masyarakat hukum perubahan-perubahan sedikit pada isi, alur
Konservasi harus kita adat, dan investasi. berfikir, kerangka berfikir dan konsideran
yang dibangun di regulasi tersebut. kita
rubah. Perdasus Provinsi Rencana perubahan nomenklatur harus berfikir bahwa regulasi ini keluar,
Konservasi dirubah provinsi Papua Barat itu tertuang dalam nomenklatur atau statusnya adalah
rekomendasi yang dihasilkan pada Rakornis
peraturan daerah khusus bukan Peraturan
menjadi Raperdasus II International Konverance on Biodiversity daerah Provinsi (Perdasi),’’ ujarnya.
Provinsi Pembangunan Ecotourism and Creative Economy (ICBE) In Perubahan nomenklatur Provinsi Konservasi
Papua di Manokwari, Kamis (26/7).
Berkelanjutan di Provinsi lanjut Prof Charlie untuk mengakomodir
Papua Barat.” “Nomenklatur untuk Provinsi Papua hak-hak masyarakat hukum adat yang
Barat sebagai Provinsi Konservasi harus dirumuskan secara umum. Sementara hal-
kita rubah. Perdasus Provinsi Konservasi hal yang bersifat khusus dan terperinci akan
dirubah menjadi Raperdasus Provinsi dibuatkan regulasi turunannya.
Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi
Papua Barat”. Ucap Kepala Balitbangda ‘’Regulasi sektoral, misalnya seperti
Provinsi Papua Barat Prof. Charlie Heatubun perkebunan, perikanan dan kehutanan, itu
Usai menutup Rakornis II ICBE In Papua. nanti dibawa regulasi ini. Atau berada di
peraturan Bupati atau Peraturan Gubernur
Charlie mengemukakan dua alasan atau Surat Keputusan Gubernur yang lebih
utama perubahan nomenklatur Provinsi detail lagi, yang penting aturan ini kan lebih
Konservasi, yakni soal kewenangan flesibel,’’ pungkasnya.
penetapan suatu kawasan sebagai kawasan
konservasi hanya dimiliki oleh pemerintah
pusat, kedua, soal tafsiran kata konservasi.
(Dok. Balitbangda Papua Barat).
19 KASUARI INOVASI Edisi 01-April 2019
