Page 8 - M-POWER_I/2025
P. 8
LAPORAN UTAMA
Isi SE ini tegas: Kementerian Ketenagakerjaan memastikan aturan ini
Pemberi kerja dilarang menahan dokumen asli pekerja tidak hanya berhenti di atas kertas. Pengawasan
sebagai syarat bekerja. ketenagakerjaan kini memasukkan larangan penahanan
Larangan mencakup ijazah, sertifikat kompetensi, ijazah dalam agenda pemeriksaan rutin maupun
paspor, akta kelahiran, buku nikah, hingga BPKB. insidentil. SE ini juga menjadi instrumen edukasi publik.
Penahanan hanya diperbolehkan dalam kondisi Serikat pekerja/serikat buruh didorong untuk
tertentu, dengan syarat: Ijazah dan/atau sertifikat menyebarkan informasi agar pekerja tahu haknya.
kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan Kuncinya adalah keberanian melapor.
pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan
perjanjian kerja tertulis, ada batas waktu jelas, Refleksi Humanis:
dokumen dijamin aman, dan perusahaan wajib Hak atas Masa Depan
mengganti jika rusak/hilang. Ijazah bukan sekadar selembar kertas. Ia adalah simbol
kerja keras keluarga, investasi pendidikan, dan harapan
“Hubungan industrial harus membangun kerja sama akan masa depan. Ketika perusahaan menahannya, yang
yang saling menguntungkan, bukan membatasi masa dirampas bukan hanya dokumen, melainkan juga
depan pekerja,” tegas Yassierli. kebebasan dan martabat pekerja.
Bagi perusahaan, SE ini menjadi pedoman sekaligus Kebijakan baru ini diharapkan menjadi titik balik.
pengingat: membangun reputasi positif lebih berharga Bahwa bekerja tidak boleh lagi identik dengan jerat.
daripada menahan ijazah pekerja. Rekrutmen yang adil Bahwa tenaga kerja Indonesia berhak mengepakkan
8 akan mendatangkan talenta terbaik. Sementara, praktik sayapnya, memilih jalan kariernya, tanpa ketakutan akan
menahan dokumen justru memperburuk citra dan dokumen yang disandera.
menimbulkan risiko hukum. “Goal utama Surat Edaran ini adalah menciptakan
Sejumlah asosiasi pengusaha menyambut baik aturan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan sehat.
ini. Mereka menilai praktik penahanan dokumen Penahanan ijazah adalah praktik yang tidak sehat, dan di era
memang sudah lama menjadi keluhan, dan hadirnya pemerintahan saat ini, kami pastikan praktik tersebut tidak
aturan baru akan memberi kepastian bagi semua pihak. akan mendapat tempat lagi,” pungkas Menaker Yassierli
FOTO: DOK. KEMNAKER
BUTUH DUKUNGAN: Banyak korban yang ijazahnya ditahan tak berani melapor, takut dicap pembuat onar atau masuk daftar hitam perusahaan.
Edisi Semester I-2025
EDISI SEMESTER I-2025
