Page 21 - BULETIN 1183

KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi X Pantau Penerapan
PTM di Kabupaten Bandung

etua Komisi X DPR RI
Syaiful Huda memimpin
Komisi X DPR RI untuk
K memantau secara langsung
penyelenggaraan Pembelajaran
Tatap Muka (PTM) di Kabupaten
Bandung, Jawa Barat. Disampaikan
Bupati Bandung Dadang Suprayitna,
pelaksanaan PTM sudah mencapai
50 persen dan dilaksanakan secara
bergiliran. Sementara vaksinasi bagi
peserta didik usia 6-11 tahun sudah
mencapai 80,94 persen.
“Kami apresiasi karena sampai
hari ini belum mendapatkan kabar
ada klaster di sekolah. Ini merupakan
prestasi tersendiri bagi kabupaten
bandung sebagai penyangga dari ibu
kota provinsi,” kata Huda usai memimpin
pertemuan tim kunjungan kerja spesifik
Komisi X DPR RI dengan Bupati Bandung
beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati
Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, Jumat (28/1).
Dalam kesempatan itu, Komisi X
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda bertukar cenderamata dengan Bupati Bandung. Foto: Tari/nvl
DPR RI juga mengonfirmasi terkait
pembiayan guru Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di DAU-nya tidak naik, padahal pemerintah tenaga honorer, 20.000 di antaranya
Kabupaten Bandung, apakah sudah pusat, Kemendikbudristek merasa guru. “Jika rencana (penghapusan) ini
sesuai dengan kebijakan pemerintah. DAU-nya sudah ditambahkan. Nah, ini diberlakukan, bagaimana nasib mereka
Berdasarkan kebijakan pemerintah, akan menjadi PR bagi kami dan akan dan pelayanan pemerintah kepada
skema gaji PPPK sepenuhnya akan kami sampaikan dalam rapat kerja masyarakat?” tanya Dadang.
ditanggung penuh oleh APBN, melalui dengan Kemendikbudristek,” komitmen Dadang juga menyampaikan
tambahan alokasi Dana Alokasi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pelaksanaan PTM di Kabupaten
Umum (DAU). Namun faktanya DAU tersebut kepada Bupati Bandung. Bandung sudah dilakukan awal
Kabupaten Bandung tidak bertambah, Dalam kesempatan itu Bupati Januari lalu. “Alhamdulillah meskipun
sehingga Pemkab Bandung tidak berani Bandung Dadang Supriatna dilaksanakan secara bergiliran,
mengusulkan formasi maksimal untuk meminta pemerintah pusat untuk pelaksanaan PTM sudah mencapai
guru PPPK di wilayahnya. mempertimbangkan kembali wacana 50 persen. Insya Allah Februari nanti
Huda mendapati informasi belum kebijakan penghapusan tenaga honorer sudah 100 persen,” jelas Dadang seraya
ada penambahan DAU Kabupaten pada 2023 mendatang. Dadang menilai, menambahkan, guna mendukung
Bandung. “Ini kelihatan kenapa bupati penghapusan tenaga honorer akan capaian tersebut, pihaknya terus
masih belum berani mengusulkan berdampak pada pelayanan pemerintah meningkatkan persentase vaksinasi
formasi maksimal untuk guru honorer daerah terhadap masyarakat. Saat ini kepada peserta didik usia 6-11 tahun di
menjadi pegawai PPPK, karena faktanya Pemkab Bandung memiliki 25.000 wilayah Kabupaten Bandung. mri/sf

Nomor 1183/III/I/2022 • Januari 2022 21