Page 17 - BULETIN 1183

usaha BUMN di sektor perkebunan Harga Melambung Tinggi,
dan industri kelapa sawit, hilirisasi
PTPN nantinya diharapkan mampu Komisi VI Dorong Perbaikan
mendukung ketahanan pangan
sekaligus stabilisasi harga. Tata Niaga Industri Minyak
“Kami apresiasi, namun kami
juga mendorong PTPN persero Goreng
untuk bisa hilirisasi produk -
produknya,” ungkap Martin
usai pertemuan Komisi VI DPR
RI dengan Direktur Utama PT
Perkebunan Nusantara Grup Abdul
Ghani beserta direksi PTPN, di Deli ingginya harga minyak saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja
Serdang, Sumut, Kamis (27/1). goreng yang tak Spesifik Komisi VI DPR RI bersama
Politisi Partai NasDem ini terkendali beberapa direksi PTPN VI di Jambi, Kamis (27/1).
menuturkan, adanya produk- T waktu lalu memukul Sambung politisi PDI-Perjuangan itu.
produk hilirisasi mampu perekonomian masyarakat Rieke menilai perlu adanya tindakan
memberikan nilai tambah bagi khususnya pedagang kecil yang lebih terukur untuk ini mengetahui
perusahaan. Lebih lanjut, hilirisasi menengah ke bawah yang kondisi kapasitas produksi dari PTPN
produk diharapkan dapat bergantung pada industri ini. dalam penyediaan Crude Palm Oil
mendukung stabilisasi harga Anggota Komisi VI DPR RI Rieke (CPO) sebagai bahan baku utama
bahan pokok di masyarakat. ann/sf Diah Pitaloka meminta adanya minyak goreng.
langkah percepatan untuk “Karena diakui pemerintah belum
menurunkan kembali harga minyak ada integrasi yang cukup baik antara
yang berkaitan dengan hajat hidup goreng, salah satunya dengan industri hulu dari CPO dan industri
orang banyak, pemerintah harus bisa pengelolaan sistem tata niaga minyak goreng. Sehingga bisa terjadi
mengukur kemampuan perusahaan, penjualan minyak goreng. kolaborasi, termasuk penentuan dari
agar tidak membebani seluruh pihak. Untuk itu, menurut Rieke perlu harga CPO yang bisa lebih memberikan
“Apapun yang terjadi dunia adanya dukungan kepada PT support dan optimisme dari industri
internasional, tentu ini bisa diusahakan Perkebunan Nusantara (PTPN) group nasional kita,” ujar legislator dapil Jawa
BUMN. PTPN sebagai pelaksana yang sebagai salah satu BUMN yang Barat VII tersebut.
ditugaskan oleh negara untuk bisa bergerak di sektor perkebunan, Sebelumnya, harga minyak kemasan
menguasai sektor hajat hidup orang khusunya perkebunan kelapa sawit, menembus angka Rp38 ribu/liter.
banyak ini harus terus dibesarkan, yang dimana menjadi salah Untuk menekan harga minyak
agar mampu menyeimbangkan situasi satu produsen bahan baku goreng yang terlampau
tekanan harga akibat persaingan pasar. minyak goreng. “Terkait tinggi, pemerintah
Menurut saya kebijakan negara yang harga minyak satu telah melakukan
harus diperbaiki, besarkan kawasan, harga ini merupakan operasi pasar
produksi diluaskan, diimbangkan dari langkah percepatan, minyak goreng
yang sekarang hanya menguasai 6 pada saat pertemuan murah di
persen. Ke depan diharapkan bisa di Komisi VI, kami beberapa
menguasai 50 persen,” saran legislator bersama sedang daerah.
dapil Jawa Barat VIII itu. berupaya dengan pdt/sf
“Agar suatu saat komoditas ini mitra kementerian
menjadi langka di dunia internasional sebagai mitra
dan kita bisa melakukan stabilisasi kita,” tutur Rieke
harga untuk masyarakat yang lebih
terjangkau. Tentu dengan memperluas
pangsa pasar dan produksi akan
menjadikan pondasi yang kuat bagi
negara untuk memakmurkan rakyat,
karena akan ada pendapatan lebih Anggota Komisi VI
DPR RI Rieke Diah Pitaloka.
besar,” tutup Herman. rni/sf Foto: Prima/nvl

Nomor 1183/III/I/2022 • Januari 2022 17