Page 14 - BULETIN 1183

BULETIN Parlementaria bagi masyarakat. Kita juga berharap

Pembangunan Tol
KOMISI V • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Semarang - Demak pengurusan Perpres Tanah Musnah
agar stakeholder yang terkait dengan
segera keluar, sehingga tidak
menghambat pelaksanaan jalan tol
itu sendiri,” tandas legislator daerah
Harus Sesuai Standar
pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara itu.
Diketahui, pengerjaan Jalan Tol
Semarang - Demak Seksi 1 Kaligawe
- Sayung yang memiliki panjang 10,64

Sementara itu, untuk seksi 2 Sayung
akil Ketua Komisi V
“Begitu juga dengan konstruksi
- Demak sepanjang 16,31 kilometer
DPR RI Ridwan Bae jalan agar dijaga mutunya, dijaga kilometer merupakan porsi pemerintah.
menjadi porsi BUJT PT Pembangunan
meminta Direktorat pelaksanaannya, tidak boleh ada Perumahan Semarang Demak (PPSD).
W Jenderal Bina Marga kelemahan, sehingga dapat bermanfaat opi/sf
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan
Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk
meningkatkan pengawasan terhadap
pembangunan jalan tol Semarang
- Demak agar sesuai standar dan
kualitas konstruksi jalan.
“Selain itu, BPJT wajib memenuhi
SPM (Syarat Pelayanan Minimal) yang
meliputi kondisi jalan tol, prasana dan
keamanan, serta prasana pendukung
jalan tol,” kata Ridwan Bae saat
memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi V DPR RI meninjau Ruas Tol
Semarang - Demak, di Jawa Tengah,
Kamis (27/1).
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI. Foto: Geraldi/nvl
Ridwan Bae mengatakan,
pengawasan terhadap standar
ini diperlukan mengingat telah
disahkannya Undang-Undang Dinilai Janggal, Komisi V
(UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Minta Perjanjian Kerja
Tahun 2004 tentang Jalan. “Hadirnya
UU Jalan memberi penyempurnaan
terhadap peraturan tentang jalan tol Sama SPAM Bandar
lebih berpihak kepada masyarakat
pengguna jalan, tanpa menurunkan Lampung Dievaluasi
minat investasi yang sedang
berkembang,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini
berharap kepada stakeholder,
terkait permasalahan lahan segera istem Penyediaan Air dengan Badan Usaha (KPBU) antara
diselesaikan, sesuai dengan Peraturan Minum (SPAM) Bandar Pemerintah Kota Bandar Lampung
Presiden (Perpres) yang mengatur tanah Lampung merupakan melalui PDAM Way Rilau sebagai
musnah. “Kami berharap semua (pihak) S Proyek Strategis Nasional Penanggung Jawab Proyek Kerja
yang terkait, terutama tim yang dibentuk (PSN) yang dilaksanakan dengan Sama (PJPK) dengan PT Adhya Tirta
mengenai permasalahan lahan agar skema Kerja Sama Pemerintah Lampung selaku Badan Usaha.
diselesaikan,” tegas Ridwan Bae.

14 Nomor 1183/III/I/2022 • Januari 2022