Page 15 - BULETIN 1183

Komisi V Dorong betul, tadinya kontrak perencanaan

Pemerintah Selesaikan pembangunan bendungan ini
berakhir di tahun 2021, namun karena
Pembangunan Bendungan ada permasalahan sosial, yakni
terkait pembebasan lahan, maka
Pamukkulu Tepat Waktu pembangunan bendungan ini sempat
terhambat. Kemudian saat ini, kontrak
pembangunan Bendungan Pamukkulu
telah mengalami perpanjangan hingga
tahun 2024,” ungkap Andi Iwan saat
memimpin Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi V DPR ke Kabupaten Takalar,
Sulawesi Selatan, Sabtu (29/1).
Diketahui, Bendungan Pamukkulu
memiliki luas 640 hektare (ha) dan
terletak di bagian hulu Sungai Pappa di
Desa Kale Ko’Mara, Kabupaten Takalar,
Sulsel,
Andi Iwan memaparkan bahwa
terkait masalah pembebasan
lahan sedang terus berproses,
Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau maket Bendungan Pamukkulu. Foto: Icha/nvl dan diharapkan pada tahun 2023
atau 2024 masalah tersebut sudah
royek pembangunan yaitu tahun 2024 atau lebih cepat selesai. Lebih lanjut, Andi Iwan
Bendungan Pamukkulu, di tahun 2023. Wakil Ketua Komisi terus mendukung pemerintah,
yang terletak di Desa V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dalam hal ini khususnya kepada
P Kale Ko’mara, Kecamatan menyampaikan, proses pembangunan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Bendungan Pamukkulu saat ini sudah Pompengan Jeneberang Direktorat
Takalar, Sulawesi Selatan, ini terus mencapai lebih dari 20 persen. . Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air
dikawal oleh Komisi V DPR RI agar “Progres pembangunan Bendungan (SDA) Kementerian PUPR, agar bisa
dapat selesai tepat waktu sesuai Pamukkulu ini sudah mencapai menyelesaikan pengerjaan Bendungan
rencana yang telah ditetapkan, angka 20 persen lebih. Memang Pamukkulu ini secara cepat. ica/sf

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Jika dilaksanakan secara
Roberth Rouw mengatakan, ada baik dan profesional, sambung
kejanggalan dalam perjanjian kerja Roberth, PDAM Way Rilau tak
sama bisnis dalam proyek tersebut seharusnya mengalami kerugian. Ia
sehingga menyebabkan PDAM Way berpandangan, dalam pembayaran
Rilau terhutang hingga Rp21 miliar. dari pemerintah ke pihak ketiga
Ia meminta agar segera dilakukan (badan usaha), seharusnya
evaluasi terhadap perjanjian kerja dilakukan berjenjang dengan tingkat
sama yang dianggap merugikan waktu tertentu.
pemerintah itu. Politisi Partai NasDem ini
“Menurut kami ada kejanggalan menegaskan, proses kerja sama
bisnis yang harus diperbaiki ke antara PDAM Way Rilau dengan
depan. Ada nilai kerugian di PDAM,” pihak ketiga (PT Adhya Tirta
kata Roberth Rouw saat memimpin Lampung), harus segera diluruskan.
tim kunjungan kerja Komisi V DPR Ia meminta segera mengambil
RI meninjau reservoir PDAM Way kebijakan terbaik sehingga
Rilau di Rajabasa, Bandar Lampung, air sebagai kebutuhan utama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Ruow saat
memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau
Lampung, Kamis (27/1). masyarakat dapat tersalurkan. es reservoir PDAM Way Rilau. Foto: Erman/nvl

Nomor 1183/III/I/2022 • Januari 2022 15