Page 10 - BULETIN 1183
P. 10

BULETIN            Parlementaria



            Komisi III Minta Polda dan Kejati
    KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Awasi Pelaksanaan Restorative





            Justice di Kalbar








                                                                               Di sisi lain, lanjut politisi Partai
                         akil Ketua
                                            perkara ringan bisa ditangani dengan
                         Komisi III DPR RI   2021 bahwa (tindak pidana) perkara-  Amanat Nasional (PAN) itu, Komisi III
                         Pangeran Khairul   restorative justice,” jelas Pangeran saat   DPR RI mengapresiasi jajaran Polda
            W Saleh menyoroti               memimpin pertemuan Tim Kunjungan   dan Kejati Kalbar terkait penanganan
            implementasi restorative justice   Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan   Covid-19 dan pengawalan Pemulihan
            sebagai jalan untuk penyelesaian   Kapolda dan Kajati Kalbar di Ruang   Ekonomi Nasional (PEN) di Kalbar. Hal
            perkara tindak pidana yang diharapkan   Graha Khatulistiwa, Mapolda Kalbar,   ini dibuktikan dengan data terbaru
            dapat berjalan sesuai prosedur yang   Pontianak, Jumat (28/1).   vaksinasi yang dipaparkan oleh
            berlaku dengan mempertimbangkan    “Jadi bisa membantu masyarakat,   Kapolda dan Kajati Kalbar.
            manfaat, sehingga dapat menghemat   bisa memberi harapan rasa keadilan   “Kami melihat terkait dengan
            anggaran negara. Namun dalam    masyarakat dan bisa juga menghemat   penanganan Covid-19 di wilayah
            pelaksanaannya harus tetap diawasi   uang negara. Tidak menggunakan uang   Kalimantan Barat sangat
            oleh jajaran Polda dan Kejaksaan   ke penyelidikan-penyelidikan sampai   menggembirakan. Apa yang
            Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat agar   dengan nanti masuk penjara juga biaya   dilaporkan Pak Kajati bahwa
            tidak timbul penyimpangan.      lagi. Ini memang rawan penyimpangan   penanganan Covid-19 kemajuannya
               “Kami berharap berdasarkan   oleh oknum, tapi kami minta kepada   di sini sudah mencapai 75,12 persen.
            Peraturan Kejaksaan Nomor 15    Pak Kapolda dan Pak Kajati untuk betul-  Ini cukup bagus dan kami berharap
            Tahun 2020 Kejaksaan Agung dan   betul bisa mengawasi (pelaksanaan   ini segera bisa ditingkatkan,” dorong
            Peraturan Pak Kapolri Nomor 8 Tahun   restorative justice),” sambung Pangeran.  Pangeran.   ais/sf
































            Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalbar dan Kajati Kalbar beserta jajaran. Foto: Aisyah/nvl


            10   Nomor 1183/III/I/2022  •  Januari 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15