Page 6 - BULETIN 1183
P. 6
BULETIN Parlementaria
Sambangi LPP TVRI
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, Komisi
I Jaring Masukan
RUU Penyiaran
ancangan Undang-Undang
(RUU) tentang Penyiaran
saat ini telah masuk dalam Wakil Ketua
Komisi I DPR RI
R daftar Prolegnas, sebagai Abdul Haris Almasyhari.
Foto: Andri/nvl
RUU Prioritas Tahun 2022 sebagaimana
diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR
RI pada 7 Desember 2021 menjadi usul
inisiatif Komisi I DPR RI. Untuk itu, Komisi
I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
tujuan mendapatkan data, informasi, UU Penyiaran, pengaturan dan
dan masukan terkait RUU tentang penyelenggaraan penyiaran
Penyiaran, yang akan digunakan diharapkan dapat menjawab tantangan
sebagai bahan acuan dan kajian Panja perkembangan Teknologi Informasi dan PADA KENYATAANNYA,
Komisi I DPR RI dalam perumusan RUU Komunikasi (TIK) saat ini. UNDANG UNDANG
Penyiaran. “Pada kenyataannya, Undang
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Undang Nomor 32 Tahun 2002 NOMOR 32 TAHUN 2002
Komisi I DPR RI Abdul Haris Almasyhari tentang Penyiaran masih mengandung TENTANG PENYIARAN
saat memimpin pertemuan Tim kelemahan. Salah satunya adalah MASIH MENGANDUNG
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR multiplatform atau penyiaran yang KELEMAHAN. SALAH
RI dengan jajaran LPP TVRI Yogyakarta, berbasis internet, kewenangan SATUNYA ADALAH
di Yogyakarta, Jumat (28/1). Hadirnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang MULTIPLATFORM ATAU
Undang-Undang Nomor 11 Tahun kurang optimal dan strategis terhadap
2020 tentang Cipta Kerja, di antaranya tayangan di media sosial,” jelas Kharis. PENYIARAN YANG
juga merevisi beberapa pasal dalam Politisi Partai Keadilan Sejahtera BERBASIS INTERNET,
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang (PKS) itu menambahkan, beragam KEWENANGAN KOMISI
Penyiaran. masukan yang didapat dari kunjungan PENYIARAN INDONESIA
Beberapa pasal penting yang kerja Komisi I DPR RI ini nantinya bisa (KPI) YANG KURANG
termuat dalam UU Cipta Kerja yaitu menjadi masukan evaluasi dan bahan OPTIMAL DAN STRATEGIS
ditetapkannya Analog Switch Off (ASO) untuk penyusunan RUU Penyiaran.
pada tahun 2022, model migrasi, dan Revisi UU Penyiaran ini tentunya untuk TERHADAP TAYANGAN
penyelenggara multipleksing di setiap menciptakan kepastian dan ketertiban DI MEDIA SOSIAL
wilayah siar. Meskipun demikian, RUU hukum, memberikan tontonan
tentang Penyiaran tetap sangat penting yang baik kepada masyarakat, RUU Penyiaran dalam agenda ini di
untuk dibahas, salah satunya adalah pengaturan industri penyiaran serta antaranya Kepala Stasiun LPP TVRI
penyiaran multiplatform atau penyiaran mengakomodir perkembangan Yogyakarta, Ketua KPID Yogyakarta,
yang berbasis internet saat ini belum teknologi penyiaran. Balai Monitoring Spektrum Frekuensi
diatur dalam peraturan perundang- Beberapa lembaga yang hadir untuk Radio (Balmon) Kelas I, dan Lembaga
undangan. Sejak diberlakukannya menyampaikan masukan penyusunan Penyiaran Swasta (LPS) Lokal. man/sf
6 Nomor 1183/III/I/2022 • Januari 2022
