Page 9 - BULETIN 1183

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi II: Setiap Provinsi Perlu
Miliki UU Provinsi Sendiri

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Hakim saat bertukar cenderamata dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Foto: Arief/nvl

anja RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi internasional,” terang politisi Partai
Komisi II DPR RI memandang Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
perlu dilakukan penataan Provinsi Sulawesi Tenggara. Di tempat yang sama, Gubernur
P kembali tentang dasar “Daerah berhak mengatur dan Sulut Olly Dondokambey sangat
hukum pembentukan provinsi di mengurus rumah tangganya sendiri mengapresiasi atas pembahasan RUU
Indonesia yang masih berdasarkan dan undang-undang provinsi yang Provinsi khususnya Provinsi Sulut.
pada Undang-Undang Republik dibuat di zaman RIS secara konsep Pemerintah Provinsi Sulut sangat
Indonesia Serikat (UU RIS). Oleh sudah tidak cocok lagi dengan bersyukur adanya pembahasan ini.
karena itu, Komisi II DPR RI menilai konsep otonomi daerah saat ini,” Karena sampai saat ini Provinsi Sulut
perlu bahwa setiap provinsi memiliki tegas Luqman. Ia menerangkan masih memakai undang-undang yang masih
undang-undang pembentukannya ada puluhan provinsi yang peraturan satu dengan Provinsi Gorontalo dan
sendiri-sendiri sebagaimana amanat undang-undangnya masih satu, Provinsi Sulawesi Tengah.
dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945. bergabung dengan beberapa provinsi “Kami bersyukur kalau sudah ada
Hal tersebut disampaikan Wakil dan masih menggunakan alas hukum landasan undang-undang yang baru
Ketua Komisi II DPR RI Lukman Hakim yang lama yaitu RIS yang sekarang dan kami sangat berterima kasih,
saat memimpin pertemuan Tim sudah dicabut. karena dasar hukum sudah lebih jelas,
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR “Kalau ada urusan internasional ini sangat penting mengingat Undang-
RI dengan Gubernur Sulawesi Utara ini akan menjadi problem kalau tidak Undang Pemerintah Provinsi Sulawesi
dan Gubernur Sulawesi Tenggara di kita selesaikan. Penataan administrasi Utara sudah kedaluwarsa, kita juga
Kantor Gubernur Sulut, Manado, Rabu ketatanegaraan menjadi penting tidak punya masalah tapal batas dengan
(26/1). Pertemuan tersebut dimaksudkan bagi kita apabila memang kita ingin Gorontalo, karena Gorontalo sudah
untuk mendapatkan masukan terkait kedaulatan negara kita ini betul- punya undang-undang sendiri,” kata
pembahasan RUU tentang Provinsi betul utuh terutama dalam konteks Gubernur Olly lebih lanjut. afr/sf

Nomor 1183/III/I/2022 • Januari 2022 9