Page 13 - BULETIN 1183

Komisi IV Sidak Kawasan Hutan

yang Dialihfungsikan Menjadi

Perkebunan Sawit

omisi IV DPR RI dipimpin
Wakil Ketua Komisi IV DPR
RI Dedi Mulyadi menggelar
K inspeksi mendadak
(sidak) ke kawasan hutan yang
dialihfungsikan secara illegal oleh
masyarakat dan beberapa perusahaan
swasta besar menjadi kebun kelapa
sawit, di Pekanbaru, Riau, Jumat (28/1).
“Kami secara spesifik meninjau
kawasan hutan yang dialihfungsikan
secara ilegal oleh swasta menjadi
perkebunan kelapa sawit. Diketahui
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin sidak ke kawasan hutan di Pekanbaru. Foto: Ayu/nvl
totalnya sekitar 1,8 juta hektar, dan
kebun sawit yang kami datangi kali ini ke kas negara dari pajak kayu lahan sawit. Belum lagi polusi akibat
yang dikelola secara ilegal selama 25 hasil pembukaan lahan hutan yang kebakaran hutan akibat pembukaan
tahun oleh PT Guna Dodos seluas 884 ditebang dan dijual. Serta pajak lahan,” tambah Dedy. Ke depan,
hektare,” ujar Dedi. negara dari hasil pengolahan dan Komisi IV DPR RI akan memanggil dan
Dari kegiatan tersebut, lanjut produksi sawit. “Belum lagi kerusakan membahas temuan sidak ini kepada
Dedi, negara jelas sangat dirugikan. hutan dan lingkungan akibat Gubernur Riau, Bupati dan Wali Kota
Pendapatan yang seharusnya masuk penebangan pohon untuk membuka se-Riau. ayu/sf

Perlu Kajian Mendalam luar,” jelas Mindo saat memimpin

Terkait Klasifikasi Garam Kunspek Komisi IV DPR RI ke Pabrik
Garam PT Garam, di Segoromadu,
Gresik, Jawa Timur, Kamis (27/01).
Dalam kunjungan ini, Komisi IV
DPR RI mendapat masukan dari
nggota Komisi IV DPR bisa menggunakan garam rakyat bisa. petani dan petambak garam, bahwa
RI Mindo Sianipar Sehingga dengan adanya klasifikasi itu garam konsumsi dari nasional sudah
menegaskan, perlu tidak menjadi dalih untuk impor garam. mencukupi. Namun yang menjadi
A pengkajian lebih dalam “Harus dijelaskan, pabrik jenis persoalan adalah garam impor
mengenai klasifikasi garam konsumsi ini untuk produksi garam industri, yang seharusnya untuk kebutuhan
dan garam industri, seperti untuk kemudian garam konsumsi untuk industri, justru rembes ke pasar
industri penyamakan kulit dan aneka masyarakat banyak itu mana yang bisa konsumsi. Politisi PDI-Perjuangan
pangan, sehingga peran petani garam digunakan untuk pemakaian industri. tersebut menilai, dengan harga
dapat masuk dalam pangsa pasar Nanti akan dilihat neraca garamnya, relatif lebih murah dibanding garam
industri juga tidak bergantung pada berapa garam nasional yang mampu konsumsi nasional, rembesan garam
garam impor. Menurutnya garam untuk kita produksi, berapa yang harus kita impor industri yang seharusnya
industri penyamakan tapi tidak harus datangkan dari luar (impor), dan untuk tidak terjadi itu dapat merusak harga
kualitas garam impor industri, sehingga kebutuhan apa kita datangkan dari pasar. sf

Nomor 1183/III/I/2022 • Januari 2022 13