Page 11 - BULETIN 1183
P. 11

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  PN Jakpus        mumpuni,” papar Adies usai
                                                                               peninjaun di PN Jakpus, Kemayoran,
                                                                               Jakarta, Senin (31/1).
               Bisa Menjadi
                                                                                  Dalam kunjungan tersebut, Komisi
                                                                               III DPR RI juga menyerap masukan
                                                                               dan aspirasi dari para hakim untuk
               Percontohan Bagi
                                                                               materi Rancangan Undang-Undang
                                                                               (RUU) Hukum Acara Perdata dan RUU
                                                                               Jabatan Hakim. Politisi Partai Golkar
               Pengadilan yang ada
                                                                               ini juga mengungkapkan, Komisi III
                                                                               Mahkamah Agung terkait dengan
               di Indonesia                                                    akan melakukan konsultasi dengan
                                                                               RUU yang dibahas serta berbagai
                                                                               kebutuhan dan fasilitas bagi hakim.
                                                                                  “Kami juga dapat banyak masukan
                                                                               dalam rangka untuk menjalankan
                                                                               tugas konstitusi kita menyusun RUU
                                                                               Hukum Acara Perdata dan juga RUU
                       omisi III DPR RI dipimpin   percontohan bagi pengadilan-  Jabatan Hakim yang akan segera
                       oleh Wakil Ketua Komisi   pengadilan yang ada di seluruh   kita garap di DPR RI. Jadi banyak
                       III DPR RI Adies Kadir   Indonesia dari segi fasilitas dan   masukan yang kita terima dalam
              K melakukan Kunjungan Kerja      juga pelayanan, namun meskipun   RUU Jabatan Hakim terkait fasilitas
               Spesifik ke Pengadilan Negeri (PN)   demikian ada beberapa hal yang perlu   keamanan bagi para hakim harus
               Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini   perbaikan.                 diperhatikan, tunjangan kesehatan,
               Anggota Komisi III meninjau berbagai   “Pengadilan Negeri Jakarta   tempat tinggal, serta fasilitas bagi
               fasilitas di PN Jakpus, dari ruang   Pusat ini merupakan pengadilan   para hakim itu akan dimasukkan
               sidang sampai dengan media center.   yang sudah sangat lengkap   dalam RUU Jabatan Hakim,” jelas
               Adies menilai PN                fasilitas-fasilitasnya, ada beberapa   legislator dapil Jawa Timur I tersebut.
               Jakpus bisa                        hal-hal yang perlu perbaikan    Di kesempatan yang sama Wakil
               menjadi                              tapi sudah bisa dijadikan   Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
                                                    role model, contoh bagi    Pusat Surachmat menyampaikan
                                                     pengadilan-pengadilan     rasa hormat dan terima kasih yang
                                                      negeri di Indonesia baik   tak terhingga atas kunjungan Komisi
                                                      dalam pelayanan maupun   III ke Pengadilan Negeri Jakarta
                                                       infrastruktur, kami lihat   Pusat. Dia mengharapkan RUU
                                                       ruang sidangnya sangat   Jabatan Hakim dan Hukum Acara
                                                                               Perdata bisa terealisasi. Menurutnya
                                                            Wakil Ketua Komisi III   dengan kunjungan Komisi III bisa
                                                            DPR RI Adies Kadir.   meringankan kompleksitas tugas
                                                            Foto: Eko/nvl
                                                                               yang diemban para hakim.
                                                                                  “Kami berharap RUU ini bisa
                                                                               terlaksana, begitu berat beban tugas
                                                                               di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
                                                                               ini karena menangani beberapa
                                                                               pengadilan khusus ada niaga, ada
                                                                               hubungan industrial, ada tipikor,
                                                                               HAM juga dan undang-undang
                                                                               juga mengatur Pasal 86 KUHAP
                                                                               apabila pelanggar yang ada di luar
                                                                               negeri bagi orang Indonesia maka
                                                                                  persidangannya dilakukan di
                                                                                     Pengadilan Negeri Jakarta
                                                                                        Pusat bukan di pengadilan
                                                                                         lain,” ungkapnya.   eko/sf


                                                                                Nomor 1183/III/I/2022  •  Januari 2022  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16