Page 8 - BULETIN 1183

BULETIN Parlementaria

Komisi II: UU Nomor 25 Tahun
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 1956 Perlu Penyesuaian

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung berfoto bersama usai memimpin Panja Pembahasan RUU tentang Provinsi di Kalimantan Selatan. Foto: Ria/nvl

etua Komisi II DPR RI Ahmad Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan terhadap Provinsi Kalimantan Selatan,
Doli Kurnia Tandjung Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Kalimantan Barat dan Kalimantan
mengatakan, saat ini Komisi Mengatur dan Mengurus Rumah Timur yang sejalan dan sesuai dengan
K II DPR RI sedang melakukan Tangganya Sendiri, perlu dilakukan kerangka Negara Kesatuan Republik
revisi terhadap Undang-Undang penyesuaian dengan dinamika legislasi Indonesia sebagaimana dimaksud
(UU) Nomor 25 Tahun 1956 tentang yang berkembang sejak era reformasi. dalam Pasal 1 ayat (1), serta dengan
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom “Selain itu, kondisi ini juga telah mengacu kepada ketentuan terkait
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan mempertimbangkan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan
Selatan, dan Kalimantan Timur, pembentukan peraturan perundang- daerah sebagaimana dimaksud dalam
mengingat UU dirasakan sudah tidak undangan yang mengatur pembentukan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat
sesuai lagi dengan perkembangan dan provinsi dan kabupaten/kota, dimana (2) Undang-Undang Dasar Negara
perubahan ketatanegaraan setelah hal ini biasanya diatur di dalam satu Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia kembali ke Undang-Undang undang-undang tersendiri, mengingat “Selain untuk mengganti alas
Dasar Negara Republik Indonesia daerah memiliki kebutuhan, karakter hukum terhadap ketiga Provinsi ini,
Tahun 1945. dan potensinya masing-masing,” jelas ada beberapa isu penting yang akan
Oleh karena itu, lanjut Doli, terkait Doli saat memimpin Panja Pembahasan diatur di dalam RUU ini di antaranya
keberadaan Provinsi Kalimantan RUU tentang Provinsi dalam rangka adalah terkait mengenai posisi, batas,
Selatan, Kalimantan Barat dan mendapatkan masukan tentang RUU pembagian wilayah; karakteristik
Kalimantan Timur melihat dasar hukum tentang Provinsi Kalimantan Selatan, provinsi; pola dan arah pembangunan;
pembentukan UU Nomor 25 Tahun Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, prioritas pembangunan; perencanaan;
1956 tentang Pembentukan Daerah- di Kantor Gubernur Provinsi Kalsel, personel, aset, dan dokumen; sistem
Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Banjarbaru, Rabu (26/1). pemerintahan berbasis elektronik;
Barat, Kalimantan Selatan, dan Politisi Partai Golkar tersebut pendanaan; pendapatan dan alokasi
Kalimantan Timur dan UU Nomor 22 menambahkan, perlu adanya dana perimbangan; dan partisipasi
Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan- pengaturan yang bersifat penyesuaian masyarakat,” jelas Doli. rnm/sf

8 Nomor 1183/III/I/2022 • Januari 2022