Page 22 - BULETIN 1222
P. 22

BULETIN            Parlementaria                                 menerapkan kebijakan energi


            Putu Supadma
    • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Sampaikan Komitmen         hijau. Diantaranya percepatan
                                                                             penggunaan kendaraan listrik
                                                                             serta pengembangan bahan bakar
                                                                             B40 yang mengandung 40 persen
                                                                             bahan bakar berbahan kelapa sawit
            Indonesia atasi
                                                                             (biofuel) dan 60 persen solar.
                                                                               “Sangat penting untuk
                                                                             menginformasikan bahwa Indonesia

                                                                             deforestasi secara signifikan. Namun,
    BKSAP   Perubahan Iklim                                                  mampu mengurangi emisi dan
                                                                             masih membutuhkan dukungan dan
                                                                             kontribusi dunia internasional. Dan
                                                                             perlu digaris bawahi bahwa sektor
                            akil Ketua Badan   Kemudian pada bulan September   kehutanan telah berkontribusi 60
                            Kerja Sama      tahun ini, sambung Putu, Indonesia   persen dalam mencapai target net-
                            Antar-Parlemen   telah menyampaikan ‘Enhanced    zero emisi,” imbuh Putu.
                            (BKSAP) DPR RI   NDC’ (Nationally Determined       Terakhir, dalam forum sidang
            W Putu Supadma                  Contributions Document). Dokumen   tersebut, Putu menyampaikan bahwa
            Rudana menyampaikan bahwa       tersebut menyatakan peningkatan   Indonesia mendorong regulasi
            Indonesia berkomitmen penuh untuk   target penurunan emisi negara   kehutanan global yang tetap dan
            mengatasi perubahan iklim. Sebagai   dari 29 persen menjadi 31,89   tidak mengikat guna menjaga
            bukti komitmen tersebut, pemerintah   persen melalui sumber daya dan   fleksibilitas pemerintah dalam
            telah mengalokasikan sekitar 4,1   kemampuan negara sendiri serta   pengelolaan hutan lestari. Yang
            persen dari Anggaran Pendapatan   dari 41 persen menjadi            sesuai dengan keseimbangan
            dan Belanja Negara (APBN) sebagai   43,20 persen, tentu                   aspek lingkungan, sosial
            upaya untuk mengurangi emisi.   saja hal tersebut                                dan ekonomi
               Berdasarkan keterangan pers   harus mendapat                                   serta keunikan
            yang diperoleh Parlementaria, hal   dukungan                                       wilayah dan
            tersebut disampaikan Putu pada   dari dunia                                         kondisi
            ‘Standing Committee on Sustainable   internasional.                                 masing-
            Developments’, sidang Inter-       Politisi                                         masing
            Parliamentary Union (IPU) ke-145 di   dapil Bali ini                                 negara. l
            Kigali, Rwanda, Rabu (12/10). Dalam   menerangkan,                                   tn/aha
            sidang tersebut turut mendampingi   Indonesia
            Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad   mulai
            Hafisz Thohir.
               “Baru-baru ini kami menyerahkan
            Strategi Jangka Panjang untuk Low-
            Carbon and Climate Resilience 2050
            (LTS-LCCR 2050) kepada sekretariat
            ‘The United Nations Framework
            Convention on Climate Change’
            (UNFCCC) pada Juli 2022,” ujar Politisi
            Fraksi Demokrat itu.



                Wakil Ketua Badan Kerja Sama
                Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI
                Putu Supadma Rudana.                                                                       Scan QR
                                                                                                           untuk berita
                                                                                                           selengkapnya
                                             FOTO: IST/PDT





            22  Nomor 1222/IV/X/2022  • Oktober 2022
   17   18   19   20   21   22   23   24