Page 23 - BULETIN 1222

Setjen DPR Dorong Implementasi Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Administrasi kepada
Kolaboratif), untuk mendorong
Budaya Kerja ASN BerAKHLAK
peningkatan kinerja dukungan
DPR RI.
"Rapat ini difokuskan untuk
melakukan kegiatan monitoring
dan evaluasi terhadap berbagai
macam kegiatan yang dilaksanakan

Bidang Administrasi sekaligus
SETJEN oleh biro-biro di lingkungan Deputi
mengevaluasi capaian kinerja,” kata
Deputi Bidang Bidang Administrasi
Sumariyandono, seusai melakukan
rakor di Vasa Hotel Ballroom,
Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/10).
FOTO: QQ/PDT ini, kata Sumariyandono, dapat
Diharapkan hasil rapat kerja

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI saat membuka rakor di Surabaya, Jawa Timur, memberikan masukan konstruktif
Jumat (15/10). terhadap peningkatan kinerja
dukungan Bidang Administrasi
eputi Bidang kerja dalam rangka meningkatkan kepada DPR RI. Ia berharap rapat
Administrasi peran monitoring dan evaluasi dan kerja ini menjadi awal yang baik
Sekretariat Jenderal mengimplementasikan Budaya dalam membangun komunikasi, dan
(Setjen) DPR RI kerja ASN BerAKHLAK (Berorientasi koordinasi dalam melaksanakan
D menggelar rapat Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, dukungan kepada DPR RI. l qq/aha

Evaluasi Program PTSL Dalam Mengurangi Permasalahan Agraria
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pendaftaran tanah yang dirancang oleh kementerian
ATR/BPN dalam rangka memenuhi amanat dalam RPJMN 2020-2024 dan dilakukan secara serentak bagi seluruh objek tanah yang berada
di Indonesia dengan cara melakukan pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, penyajian, pemeliharaan data fisik pada objek tanah yang
didaftarkan agar dapat mewujudkan pembangunan yang nyata, memastikan penerimaan sertifikat yang tepat sasaran serta memberikan

kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Hasil Pengujian
DPR RI, Kementerian ATR/BPN menerangkan Kelengkapan Berkas

bahwa jumlah sengketa tanah pada tahun 2021 di Jumlah Berkas Tidak
Indonesia mencapai 8.111 kasus. Dimana Badan Sampel Lengkap

Pertanahan Nasional (BPN) hanya mampu Kabupaten
menyelesaikan 1.591 kasus. Hal ini menunjukkan Bojonegoro 46 46
bahwa rasio kemampuan negara untuk
menyelesaikan kasus sengketa tanah berada

diangka 19,61% dari total kasus yang terjadi di Kabupaten 56 56
tahun 2021, oleh sebab itu, program ini menjadi Malang

penting untuk menekan kasus sengketa tanah Kabupaten
yang terjadi di tanah air. Lamongan

Nyatanya, dalam pelaksanaan penerbitan 18 18
sertifikat hak atas tanah masih terdapat sertifikat

yang telah terbit namun belum dilengkapi
dokumen/berkas yang lengkap. Berdasarkan data
yang sampling yang dilakukan pada 3 Kabupaten TOTAL 120 SAMPEL & BERKAS TIDAK LENGKAP
di Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa terdapat
120 sample dokumen yang berasal dari Sumber: LHP Kinerja PTSL pada Kementerian ATR/BPN TA 2020
Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang dan Program yang diluncurkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan

Kabupaten Lamongan yang sama sekali tidak perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat tersebut perlu didukung oleh
dilengkapi oleh dokumen/berkas pendukung. dokumen/berkas yang lengkap sehingga tidak terjadi penyalahgunaan program PTSL
yang salah satunya dilakukan oleh oknum mafia tanah dengan cara seperti memalsukan
data-data pada sertifikat tanah, hal itu dapat mengakibatkan penerbitan sertifikat menjadi
tumpang tindih dan berpotensi menjadi sengketa. Scan QR
untuk berita
Dengan permasalahan yang terjadi, Kementerian ATR/BPN perlu untuk melakukan selengkapnya
anytime,
anywhere, monitoring dan evaluasi (monev) secara komprehensif atas program PTSL, karena hal
tersebut merupakan hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Perlunya
support the parliament.
monev atas program ini juga berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi utama Kementerian
ATR/BPN dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.
(Tim Puskaji AKN, diolah dari berbagai sumber)

Nomor 1222/IV/X/2022 • Oktober 2022 23