Page 37 - MAJALAH 203

KUNKER

“Bali dengan salah satu pola tanam
pertanian subak, sudah cukup terkenal.
Produktivitas pertaniannya pun cukup
bagus. Kemudian pariwisata saat
ini menjadi sektor yang diandalkan.
Namun, kita tidak boleh mengorbankan
sektor-sektor pertanian yang
produktivitasnya tinggi ini,” ujar Amin
usai pertemuan dengan jajaran Kanwil
BPN Bali di Denpasar, Bali.
Amin menambahkan, pertimbangan
teknis terkait tata ruang yang
disampaikan BPN Bali jangan sampai
bertentangan dengan peraturan
daerah (Perda) yang dibuat oleh
Pemda. “BPN sebagai institusi tentu
sudah mempertimbangkan secara
Tim Kunker Komisi II DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang foto bersama dengan para mitra kerja di komprehensif atas hal-hal yang menjadi
Sulut. Foto: Bianca/nvl bagian yang diputuskan oleh Pemda,”
tegasnya.
Di samping itu, Amin juga meminta
itu yang pertama kurang kesadaran KAWASAN WISATA DAN PERTANIAN agar BPN lebih aktif untuk memediasi
masyarakat untuk sertifikasi, tentu harus HARUS SEIMBANG sengketa-sengketa agraria supaya
ada sosialisasi,” tegas Junimart usai Selain itu, Anggota Komisi II tidak berlarut-larut. Dengan mediasi,
pertemuan dengan Kakanwi BPN Sulut Aminurokhman dalam kunjungan sengketa akan lebih cepat ditemukan
dan para Kakan BPN Kabupaten/Kota kerja ke Bali, mendorong agar Kanwil jalan tengahnya ketimbang diselesaikan
se-Sulut. BPN Bali menyeimbangkan kawasan melalui jalur hukum. “Kalau pakai jalur
Selain itu, masih banyaknya kasus wisata dan pertanian di Bali. Hal ini hukum, ini tentatif, waktunya tidak
tanah yang sudah memiliki sertifikat menyangkut tata ruang Bali agar jangan terbatas. Bagaimana juga BPN punya
namun kemudian ditetapkan menjadi sampai kawasan pertanian yang sangat target menyelesaikan sengketa agraria
kawasan hutan oleh Kementerian produktif justru bergeser fungsinya ini menjadi bagian dari program prioritas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi kawasan pariwisata. mereka,” terangnya. l ah,bia,es/es
(KLHK) juga menjadi permasalahan yang
disoroti dalam pertemuan tersebut.
Oleh sebab itu, politisi fraksi PDI-
Perjuangan tersebut menekankan
bahwa masyarakat perlu diberikan
pemahaman tentang sertifikasi
tanah hak milik dan bagaimana
cara menghadapi persoalan
pertanahan lainnya. Sehingga jika ada
permasalahan dengan tanah mereka,
masyarakat memiliki pemahaman
tentang hak dan hukumnya.
“Nah, ini yang harus kita kasih
pemahaman kepada masyarakat,
ya kalau memang itu menjadi hak
masyarakat dan ada yang mengklaim,
gugat saja ke pengadilan, tahan PTUN
(Pengadilan Tata Usaha Negara) kalau
itu menjadi SK (Surat Keputusan)
pemerintah, supaya masyarakat kita
paham hak hukumnya itu,” tutupnya. Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman saat pertemuan dengan jajaran Kanwil BPN Bali. Foto: Erman/nvl

TH. 2021 EDISI 203 PARLEMENTARIA 37