Page 41 - MAJALAH 203
P. 41

KUNKER






                                                                               pusat dan pemerintah daerah juga
                                                                               stakeholder lainnya untuk dapat segera
                                                                               mengesahkan dan mengeluarkan
                                                                               organisasi kepengurusan Pelabuhan
                                                                               Perikanan Untia. Hal tersebut menjadi
                                                                               penting agar pelabuhan ini dapat segera
                                                                               difungsikan dan menjadi sentralisasi
                                                                               pelabuhan perikanan bertaraf nasional
                                                                               di Sulawesi Selatan.
                                                                                 “Saya merasa ironis dengan potensi
                                                                               yang dimiliki Sulawesi selatan ini.
                                                                               Salah satu yang menjadi penghambat,
                                                                               pertama adalah tentang organisasi yang
                                                                               belum selesai. Sebenarnya KKP sudah
                                                                               memberikan struktur organisasi kepada
                                                                               KemenPAN-RB,” ungkap Anggia. Politisi
                                                                               PKB ini mengaku heran, seharusnya
                                                                               organisasi itu sudah selesai ketika masih
                                                                               di tahap perencanaan.
                                                                                 Di sisi lain, Anggia mengapresiasi
                                                                               teknologi mesin rice to rice yang
                                                                               ada di Gudang Bulog Baru (GBB)
                                                                               Panaikang, di Panakukang, Makassar,
            Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin tim kunker Komisi IV meninjau Kilometer 0 Citarum. Foto: Sofyan/nvl  Sulsel. Diketahui mesin tersebut dapat
                                                                               memenuhi kebutuhan masyarakat untuk
                                                                               mendapatkan beras yang berkualitas
            kesejahteraan masyarakat lokal    SINERGI, KUNCI PENYELESAIAN      dengan nutrisi yang tetap terjaga.
            di sini,” kata Dedi. Kesejahteraan   PERMASALAHAN PELABUHAN        “Adanya mesin rice to rice ini yang
            masyarakat yang dimaksud politisi   PERIKANAN UNTIA                memproses dari hasil panen petani
            Partai Golkar tersebut yakni sebagian   Wakil Ketua Komisi IV DPR RI   yang (kualitas) biasa dijadikan premium
            besar pencaharian masyarakat      Anggia Erma Rini menyatakan,     dan itu menjadi konsumsi kebutuhan
            setempat yang menjadi petani sayur   perlu sinergi antara pemerintah   masyarakat,” katanya. l afr,sf,ndy/es
            mayur di kawasan Sungai Citarum, dan
            cenderung enggan menanam tanaman
            keras untuk meminimalisir potensi
            erosi.
              Karena faktor ekonomi itu membuat
            kesadaran masyarakat terhadap
            memelihara tanaman keras menjadi
            rendah. “Kesadaran masyarakat
            tentang pemeliharaan hutan
            berbenturan dengan kebutuhan
            ekonomi yang menanam sayur.
            (Sebenarnya) itu bisa diintegrasikan
            (dengan program Citarum Harum).
            Dan nanti setelah masa reses, Komisi
            IV akan melakukan pemetaan. Dan
            kebetulan saya orang Jawa Barat, jadi
            saya akan turun langsung memetakan,
            (diharapkan) dalam tiga tahun ke
            depan di sini sudah harus hijau
            kembali,” komitmen Dedi.
                                              Foto bersama Tim Kunker Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Untia. Foto: Nadia/nvl



                                                                        TH. 2021      EDISI 203      PARLEMENTARIA        41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46