Page 45 - MAJALAH 203

KUNKER

dengan kebijakan hapus buku kredit
macet bagi UMKM yang terdampak
pandemi sehingga tidak masuk dalam
daftar hitam perbankan.
“Jangan sampai melakukan
restrukturisasi, tetapi catatan kredit
macet justru menyulitkan mereka
untuk mendapatkan kredit baru,”
kata Intan dalam pertemuan Tim
Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR
RI dengan perwakilan Kementerian
Investasi/BKPM, Badan Standardisasi
Nasional (BSN), PT Telkom Indonesia
(Persero), PT Bank Mandiri (Persero)
di Semarang, Jawa Tengah.
Politisi Fraksi PAN ini juga menilai
tingkat Suku Bunga Dasar Kredit
(SBDK) bagi pelaku UMKM belum
bersahabat. Dirinya pun mendorong
perbankan mempermudah akses
permodalan kepada pelaku UMKM
agar tidak makin banyak terjerat
layanan pinjaman online ilegal.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Eko/nvl
“Sudah banyak sebetulnya relaksasi
regulasi daru masing-masing
UMKM,” kata Martin saat memimpin OJK memutuskan memperpanjang perbankan, apakah itu Himbara
pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses periode restrukturisasi kredit dengan maupun non-Himbara, tetapi memang
Komisi VI DPR RI dengan sejumlah mitra pertimbangan bahwa debitur harus lebih dipermudah, misalnya
kerja di Bandung, Jabar. memerlukan waktu lebih panjang untuk untuk pengajuan kredit karena itu
Adapun arah ekonomi baru Jabar pulih dari dampak Covid-19. salah satu kesulitan UMKM,” imbuh
pada masa pandemi Covid-19 ini meliputi Namun, menurut Intan, program legislator dapil Jawa Barat VI itu. l
berbagai macam strategi pemulihan restrukturisasi sebaiknya diikuti ica,ann,eko/es
ekonomi. Pertama, menjadikan investasi
sebagai unggulan di Jabar, bahkan
Gubernur Jabar Ridwan Kamil bertekad
Jabar juara investasi Asia Tenggara.
Kedua, di bidang kesehatan, saat ini
Jabar masih kurang rasio pelayanan
kesehatan. Selanjutnya kedaulatan
pangan, kemudian revolusi digital
di era industri 4.0. Kelima, ekonomi
berkelanjutan (green economy) terus
diupayakan, seperti mobil listrik.

UPAYA BANGKITNYA UMKM DI
TENGAH PANDEMI
Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi
mengapresiasi keputusan OJK terkait
perpanjangan restrukturisasi kredit
hingga 31 Maret 2023. Perpanjangan
relaksasi restrukturisasi diyakini menjadi
solusi tepat bagi UMKM bangkit di
tengah pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi. Foto: Anne/nvl

TH. 2021 EDISI 203 PARLEMENTARIA 45