Page 46 - MAJALAH 203
P. 46

KUNKER





            Komisi VII Soroti                                                  kan tidak mungkin spontanitas, perlu
                                                                               ada proses waktu yang kita sesuaikan,”
            Transisi Energi                                                    ujar Mukhtar saat mengikuti Kunjungan
                                                                               Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTP
                                                                               Gunung Salak PT Indonesia Power, di
            menuju EBT dan                                                     Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru-
                                                                               baru ini.
                                                                                  Mukhtar melanjutkan, jangan
            Sebaran Pertashop                                                  sampai transisi energi ini nantinya
                                                                               menimbulkan persoalan, seperti
                                                                               yang kini terjadi di Eropa dan China,
                                                                               dimana mereka mengalami krisis
                                                                               energi karena pasokan energinya
                                                                               terganggu. Berkaca dari hal tersebut,
            Dalam salah satu Kunjungan Kerja Reses pada masa sidang            ia menilai sistem energi nasional harus
            ke I tahun sidang 2021-2022, Komisi VII DPR RI menjalankan         terintegrasi untuk mencegah hal yang
            fungsi pengawasan untuk melihat kinerja sejumlah mitra kerja       serupa terjadi.
                                                                                  “Jadi tidak boleh parsial (transisi)
            diantaranya adalah sektor energi. Daerah tujuan kunjungan          energi ini, harus terintegrasi,
            tersebut meliputi Provinsi Bali, Sumut, dan Jawa Barat.            terintegrasi secara baik. Nah inilah
                                                                               yang menjadi bahan bahan nanti yang
                                                                               akan kami kembali dalami dalam masa
                                                                               sidang yang akan datang. Temuan-
                    aat kunjungan ke Kabupaten   juga memiliki potensi energi yang lain   temuan (pada kunjungan kerja) reses
                    Bogor, Anggota Komisi     seperti batu bara, tenaga surya, maupun   ini akan kita tindak lanjuti,” urai politisi
                    VII DPR RI Mukhtarudin    air sehingga perlu ada integrasi dalam   Partai Golkar tersebut.
                    mengingatkan pemerintah   pengembangan dan pengelolaan
            Sbahwa transisi menuju energi     energi, guna menjaga transisi energi.  PERTAMINA HARUS PERLUAS
            baru dan terbarukan (EBT) perlu kehati-  “Nah itu yang ingin kita pelajari dan   JANGKAUAN PERTASHOP
            hatian dan kearifan. Menurutnya, di   akan kita cari solusinya, integrasinya   Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan
            samping upaya menggalakkan energi   seperti apa, terutama dalam konteks   Hisjam mendukung program Pertamina
            yang ramah lingkungan, Indonesia   menjaga transisi energi. Transisi energi   Shop atau Pertashop dari PT Pertamina
                                                                               (Persero). Dimana, pertashop
                                                                               merupakan outlet penjualan pertamina
                                                                               berskala tertentu yang diutamakan di
                                                                               daerah yang jauh dari jangkauan SPBU.
                                                                               Pertashop sendiri disiapkan untuk
                                                                               melayani kebutuhan konsumsi BBM
                                                                               non subsidi (pertamax), LPG non subsidi
                                                                               (bright gas), dan produk ritel Pertamina
                                                                               lainnya.
                                                                                  “Kami  meminta kepada pertamina
                                                                               dalam program pertashop ini untuk
                                                                               memperluas jaringan secara lebih
                                                                               aktif dan masif menyentuh masyarakat
                                                                               sampai ke desa. Kita berharap
                                                                               pertashop ini bisa tersebar ke seluruh
                                                                               daerah,” papar Ridwan saat mengikuti
                                                                               FGD Kunker Komisi VII DPR dengan
                                                                               Pertamina.
                                                                                  Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar
                                                                               ini, kehadiran pertashop di tengah
            Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin bertukar cenderamata dengan mitra kerja. Foto: hira/nvl
                                                                               masyarakat ini sangat membantu


             46     PARLEMENTARIA      EDISI 203      TH. 2021
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51