Page 38 - MAJALAH 203

KUNKER

Komisi III Soroti para aparat penegak hukum bisa duduk
bersama membicarakan cara bagaimana
Over Kapasitas Lapas menyelesaikan permasalahan over
kapasitas lapas.
“Sebenarnya banyak hal yang bisa
dan Narkotika dilakukan. Misalnya seperti 70 persen
rata-rata penghuni lapas dan rutan
adalah pengguna narkoba, nah itu
bagaimana dilakukan rehabilitasinya.
Juga, bagaimana dengan Rancangan
Undang-Undang Lembaga
Over kapasitas Lapas merupakan masalah klasik yang tak Pemasyarakatan, Rancangan Undang-
terselesaikan. Komisi III DPR RI berulang kali mendesak agar ada Undang Lapas dan sebagainya. Nah
solusi segera untuk menghindari masalah yang lebih rumit lagi. hal-hal inilah yang harus segera kita
tuntaskan. Jangan ditunda-tunda karena
Selain itu, Komisi III turut menyoroti peredaran Narkotika. Dalam ini kritikal sekali,” tegas Adies.
rangkaian Kunjungan Kerja kali ini, Komisi III mendesak mitra Politisi dapil Jawa Timur I tersebut
kerjanya untuk menangani kedua permasalahan tersebut. menegaskan bahwa percepatan
penanganan over kapasitas di lapas
menjadi bahan utama Komisi III DPR
RI untuk dibahas dalam pembicaraan
akil Ketua Komisi yang serius dari pemerintah untuk bersama aparat-aparat penegak hukum
III DPR RI Adies duduk bersama membicarakan hal ini agar permasalahan tersebut dapat
Kadir mengatakan secara bersama-sama,” jelas Adies segera diatasi.
over kapasitas usai memimpin pertemuan Tim Kunker
W lapas merupakan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jawa PANTAU KASUS YANG DITANGANI
permasalahan klasik yang selalu dialami Timur dan Kepala BNNP Jawa Timur POLDA DAN BNNP SULUT
sebagian besar rumah tahanan (rutan) beserta jajarannya di Mapolda Jawa Tim Kunker Komisi III DPR RI
maupun lembaga pemasyarakatan Timur, Surabaya, belum lama ini. mendapati informasi sejumlah kasus
(lapas) di Indonesia. Karena itu over Meskipun kelebihan kapasitas lapas yang sedang ditangani oleh Kepolisian
kapasitas di lapas menjadi persoalan tidak bisa hanya diatasi dengan sekali Daerah (Polda) Sulawesi Utara dan
serius dan mendesak untuk diatasi. langkah, namun politisi Partai Golkar BNN Provinsi Sulawesi Utara. Di
“Jadi memang selalu saya sampaikan pun menjelaskan bahwa banyak hal antaranya mengenai Pertambangan Tim Kunker Komisi IV DPR RI saat meninjau food estate di Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Ayu/nvl
bahwa harus ada pemikiran serius yang bisa dilakukan terkait penanganan Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan
antara aparat penegak hukum, niat over kapasitas lapas. Ia menginginkan emas di kawasan hutan lindung terkait
ditangkapnya kasus korupsi Bupati
Minahasa Utara. Wakil Ketua Komisi III
DPR RI Pangeran Khairul Saleh ingin
ke depannya kasus ini terus dipantau,
dan hal ini pun juga menjadi perhatian
khusus dari Komisi III DPR RI.
“Jadi ada beberapa hal yang menjadi
perhatian Komisi III DPR RI, termasuk
juga kelangkaan solar di daerah
Pineleng, Manado,” kata Pangeran
saat pertemuan dengan Kapolda Sulut
beserta jajaran, Kapolres se-Sulut,
Kepala BNNP Sulut beserta jajara, serta
Kepala BNNK se-Sulut, di Mapolda
Sulut, Manado.
Pangeran juga mendapati kendala
minimnya anggaran yang dialami
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir meninjau vaksinasi bagi para penghuni rumah tahanan. Foto: Hanum/nvl mitra kerja Komisi III DPR RI di Sulut. Ia

38 PARLEMENTARIA EDISI 203 TH. 2021