Page 16 - BULETIN 1167

BULETIN Parlementaria

Merdeka Belajar Harus
OMISI X - DPR RI Generasi Muda yang Unggul
Berorientasi pada Persiapan

K
omisi X DPR RI melakukan
pengawasan terkait program
Guru Penggerak dan
K Sekolah Penggerak yang KEBIJAKAN MERDEKA
merupakan bagian dari strategi utama BELAJAR HARUS
Kemendikbudristek dalam mendukung BERPIJAK PADA
visi dan misi Presiden untuk
mewujudkan Indonesia Maju yang PERSOALAN RIIL
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian PENGELOLAAN
melalui terciptanya pelajar pancasila PENDIDIKAN YANG
yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, TERJADI SELAMA INI
beriman, bertakwa kepada Tuhan
YME, dan berakhlak mulia, bergotong
royong, dan berkebhinekaan global. Merdeka Belajar
Anggota Komisi X DPR RI harus menjadikan
Ferdiansyah menuturkan, program pendidikan sebagai
Guru Penggerak dan Sekolah jalur pemerata dan
Penggerak bertujuan mewujudkan profil perekrut kohesi
pelajar Pancasila. Kedua program ini bangsa.
merupakan program turunan dan bagian Menurut politisi
dari Kebijakan Merdeka Belajar episode Partai Golkar
5 dan episode 7. itu kebijakan
“(Program ini) bertujuan mendorong Merdeka
proses transformasi guru dan satuan Belajar harus
pendidikan agar dapat meningkatkan berorientasi
capaian hasil belajar siswa secara masa
holistik, baik dari segi kompetensi depan untuk
kognitif maupun non-kognitif (karakter) mempersiapkan
dalam rangka mewujudkan profil pelajar generasi muda
Pancasila,” jelas Ferdi saat memimpin yang unggul. Dia pun
pertemuan Tim Kunspek Komisi X mengungkapkan
DPR RI dengan jajaran Pemerintah program Sekolah
Kota Tangerang di Kantor Wali Kota Penggerak merupakan
Tangerang, Banten, Jumat (3/9). digitalisasi di sektor
Ferdi menjelaskan, kebijakan penidikan, namun program
Merdeka Belajar harus berpijak ini masih membutuhkan
pada persoalan riil pengelolaan landasan hukum. eko/es
pendidikan yang terjadi selama ini,
memiliki kesinambungan penerapan
satu kebijakan pendidikan yang tidak Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah.
Foto: Eko/nvl
bersifat temporer dan sporadis. Dia
mengharapkan, penyiapan kebijakan

16 Nomor 1167/II/IX/2021 • September 2021