Page 17 - BULETIN 1167

RUU MHA akan Perhatikan

BALEG - DPR RI Norma-Norma Adat

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam dalam sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024 di Manokwari. Foto: Erman/nvl

akil Ketua Badan disandingkan dengan draf RUU MHA,” Ibnu berharap, ketika ada
Legislasi (Baleg) DPR ucap Ibnu dalam sambutannya. hal-hal yang perlu diusulkan di
RI Ibnu Multazam Dalam pembahasan nanti bersama luar forum sosialisasi ini dapat
W mengatakan dalam pemerintah, sambung Ibnu, akan ada disampaikan secara tertulis melalui
menyempurnakan Rancangan waktu bagi DPR maupun pemerintah berbagai media, agar Baleg dapat
Undang-Undang Masyarakat untuk turun langsung melihat realita mengakomodasi menjadi DIM yang
Hukum Adat, Baleg senantiasa di kehidupan masyarakat. Harus akan dibahas dalam rapat Baleg
mendengarkan masukan dari dipastikan norma-norma di dalam pasal- bersama pemerintah.
berbagai elemen masyarakat. Ibnu pasal RUU MHA sudah menyesuaikan Salah satu masukan dalam
menuturkan Baleg sendiri telah dengan kehendak semua pihak pertemuan tersebut disampaikan oleh
menyelesaikan draf RUU MHA, ataukah hanya mayoritas pihak. Ketua DAP wilayah III Paul Finsen
selanjutnya akan diparipurnakan dan Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Mayor. Ia mengusulkan, jika ada
diserahkan kepada pemerintah. Bangsa (F-PKB) ini menjelaskan, dari permasalahan yang berkaitan dengan
Demikian disampaikan Ibnu usai RUU yang disosialisasikan di Papua adat, hendaknya diselesaikan secara
sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Barat, tampak ada antusias para ketua- adat oleh hukum adat setempat.
Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas ketua adat untuk turut menyumbangkan “Kami memiliki adat yang sangat
Tahun 2020-2024 di Manokwari, pikiran demi kesempurnaan RUU MHA. kuat. Untuk penyempurnaan RUU
Papua Barat, Senin (6/9). “Jika sudah “Tanggapan masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat, pemerintah
diparipurnakan dan diserahkan dari ketua adat itu sangat positif pusat harus duduk bersama dengan
ke pemerintah, maka pemerintah sekali yaitu kaitannya dengan RUU kami masyarakat Papua,” tegas Paul
akan membuat DIM yang akan Masyarakat Hukum Adat,” ujarnya. Finsen dalam pertemuan itu. es

Nomor 1167/II/IX/2021 • September 2021 17