Page 18 - BULETIN 1167

BULETIN Parlementaria pembangunan tidak terlalu senjang,

BAKN - DPR RI BAKN Serap antara pembangunan yang dilakukan

pemerintah pusat dengan pembangunan
Masukan Dana
yang dilakukan pemerintah daerah.
Sehingga pemerintah pusat memiliki
kewajiban untuk membantu pemerintah
Alokasi Khusus di
daerah dalam pembangunan
infrastruktur,” katanya.
DAK menjadi telaahan BAKN setelah
Kepulauan Babel
mendengar berbagai masukan dari
kepala daerah. Semua telaah yang
dilakukan BAKN ini dalam rangka
bagaimana anggaran pemerintah yang
dikucurkan, termasuk yang ditransfer
ke daerah dalam bentuk DAK memiliki
dampak yang signifikan di dalam
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jadi fungsi kita ke depan adalah agar
kualitas belanja meningkat. Anggaran
pemerintah terhadap kesejahteraan
rakyat bisa signifikan. Sebab kalau tidak
APBN dan APBD kita terus membesar
tetapi dampaknya tidak dirasakan
masyarakat. Semua temuan yang kami
kumpulkan ini akan kami rapat kerja kan
bersama dengan Menteri Dalam Negeri,
Menkeu dan Kepala Bappenas agar
bisa dicarikan desain yang tidak rentan
terhadap penyimpangan,” pungkasnya.
Salah satu perwakilan kepala daerah
menyampaikan bahwa kendala yang
ditemui adalah keterlambatan petunjuk
Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati bertukar cenderamata dengan perwakilan Pemprov Babel. Foto: Ria/nvl
teknis (juknis) dan ketidaksesuaian menu
(belanja) di pemerintah pusat dengan
akil Ketua Badan Pangkal Pinang, Babel, Jumat (3/9). kebutuhan pemerintah daerah.
Akuntabilitas dan Menurut politisi Fraksi PKS itu, desain “Hal ini harus diperbaiki, termasuk
Keuangan Negara untuk Dana Alokasi Khusus sangat rentan mengenai tata kelola belanja daerah.
W (BAKN) DPR RI Anis terhadap penyimpangan atau sangat Selain itu aturan-aturan yang ada
Byarwati menyampaikan bahwa BAKN rentan terhadap ketidakpatuhan terhadap harus lebih fleksibel dan disesuaikan
telah mengunjungi para kepala daerah di pemeriksaan. Salah satu permasalahan dengan kebutuhan daerah. Apa yang
berbagai provinsi untuk mendengarkan tersebut yaitu terdapat perubahan juklak/ dibutuhkan daerah itulah yang harus
dan menyerap keterangan dari mereka juknis/jukpos kegiatan yang terlambat ditampilkan dalam menu pemerintah
terkait implementasi Dana Alokasi dikeluarkan oleh kementerian teknis. Itu pusat. Keberadaan DAK ini sangat
Khusus (DAK) di daerah. Pasalnya, sebabnya sistemnya harus diubah. membantu daerah dalam melaksanakan
menurut Anis, terjadi ketidaksesuaian Permasalahan seperti ini tidak hanya pembangunannya,” katanya.
antara ekspektasi pemerintah daerah terjadi pada tahun ini tetapi merupakan Sementara itu, Kepala Perwakilan
dan kemampuan pemerintah pusat kendala yang sudah ditemukan pada BPKP Babel Ida Farida menyampaikan,
terkait DAK ini, yang menyebabkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena dalam laporan keuangan pemerintah TA
program keja di daerah tidak optimal. itu, Anis menegaskan, BAKN akan 2020 pemerintah daerah di Babel secara
Hal itu diungkapkan Anis saat merumuskan rekomendasi yang memberi umum telah memperoleh opini WTP.
memimpin pertemuan Tim Kunjungan solusi. Sehingga DAK memiliki pengaruh Delapan entitas pemda di Babel pada
Kerja BAKN DPR RI BPK dengan BPK signifikan sesuai tujuan asal. tahun 2017-2020 menggerakkan DAK
Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung “Tujuan DAK sebagai bentuk senilai Rp5,494 triliun, dengan realisasi
serta para kepala daerah di Babel di desentralisasi fiskal yaitu agar Rp5,137 triliun (93,49 persen). rnm/er

18 Nomor 1167/II/IX/2021 • September 2021