Page 72 - MAJALAH 199
P. 72

PERNIK





                    DPR dan BPIP Pastikan Adanya


                          Nafas Pancasila dalam UU







              Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen menjadikan nilai-nilai
              Pancasila sebagai spirit dalam pembentukan setiap Naskah
              Akademik (NA) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU),
              khususnya yang menjadi inisiatif dari dewan.





                       ebagai langkah awal,    2 bahwa Pancasila merupakan sumber
                       disepakati pentingnya   dari segala sumber hukum negara.
                       kolaborasi melalui        Puan mengingatkan, tantangan bagi
                       Penandatangan Nota      pembentuk perundang-undangan
             S Kesepahaman antara DPR          adalah bagaimana menempatkan
              RI dengan Badan Pembinaan Ideologi   Pancasila bisa teraktualisasi dalam
              Pancasila (BPIP) di Gedung Nusantara   proses pembentukan peraturan
              IV, Jakarta, baru-baru ini.      perundang-undangan yang embedded
                Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani   dalam setiap tahapan.
              menyampaikan penandatanganan nota   Di samping tidak bertentangan
              kesepahaman antara DPR RI dengan   dengan Pancasila, norma-norma
              BPIP untuk memastikan adanya nafas   yang dibuat harus menjiwai dan
              Pancasila dalam setiap peraturan   mencerminkan nilai-nilai yang ada
              perundang-undangan yang akan     di dalam Pancasila. Maka, dalam
              dilahirkan dari Parlemen. Internalisasi   prosesnya perlu dilakukan preview
              nilai-nilai Pancasila menjadikannya   nilai-nilai Pancasila dalam setiap RUU
              sebagai identitas atau DNA bangsa.  yang diusulkan oleh DPR maupun   Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani. Foto:Kresno/MAN
                 “Pancasila sebagai jiwa bangsa   pemerintah.
              tidak semata-mata ditempatkan
              sebagai slogan dan simbol. Sangat                                    “Tujuannya, untuk menjamin tidak ada
              penting untuk memastikan agar negara   PERWUJUDAN NILAI            norma dalam setiap UU nantinya yang
              menjamin bahwa Pancasila mengisi                                   bertentangan dengan Pancasila,” terang
              seluruh tatanan politik, sosial, ekonomi,   PANCASILA DALAM        Politisi dapil Jawa Tengah V ini.
              budaya dan kehidupan beragama        TATANAN KEHIDUPAN               Kepala Badan Keahlian DPR RI,
              sebagai jiwa bangsa dalam menjalankan                              Inosentius Samsul mengatakan
              kehidupan bernegara,” ujar Puan.       BERBANGSA DAN               dalam praktiknya selama ini, setiap
                Karena itu, perwujudan nilai Pancasila   BERNEGARA               naskah akademik rancangan undang-
              dalam tatanan kehidupan berbangsa                                  undang yang menjadi inisiatif DPR BK.
              dan bernegara membutuhkan politik       MEMBUTUHKAN                “Karena itu, sangat relevan untuk kami
              negara dalam pembangunan dan        POLITIK NEGARA DALAM           menjadikan spirit internalisasi nilai-nilai
              pengembangan hukum nasional.                                       pancasila ini menjadi pegangan kami
              Political will tersebut diarahkan untuk   PEMBANGUNAN DAN          dalam melaksanakan tugas,” ujar Sensi,
              menjadikan Pancasila sebagai dasar dan   PENGEMBANGAN HUKUM        sapaan akrabnya.
              tujuan dari setiap hukum di Indonesia. Di                            Ia mengatakan tugas, pokok dan
              dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun         NASIONAL.               fungsi (tupoksi) yang diatur dalam
              2011 tentang Pembentukan Perundang-                                UU Nomor 13 Tahun 2019, BK DPR RI
              Undangan juga disebutkan dalam Pasal                               memiliki amanat untuk mengaitkan



              72 72    PARLEMENTARIA      EDISI 171      TH. 2019
                     PARLEMENTARIA      EDISI 199      TH. 2021
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77