Page 11 - BULETIN 1192

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Rachmat Gobel manajerial, dan pendekatan dalam
mengelola tata niaga minyak goreng.
Untuk itu, perlu adanya evaluasi
Tegaskan Tidak Ada
terhadap regulasi atau kebijakan yang
ada untuk lebih bisa membangun iklim
perdagangan yang baik, khususnya
Mafia Minyak Goreng
bagi sektor pangan.
Untuk mencari solusi atas
permasalahan komoditas pangan
yang terjadi saat ini, DPR RI berencana

Menteri Perindustrian dan Menteri
akil Ketua DPR
Pertanian untuk membahas mengenai
RI Koordinator mengadakan rapat gabungan bersama
neraca pangan. Pembicaraan
Bidang Industri mengenai neraca pangan ini akan
W dan Pembangunan TIDAK ADA ITU dilakukan sebelum pembentukan
(Korinbang) Rachmat Gobel MAFIA MINYAK Panitia Khusus (Pansus) Pangan.
menyatakan bila tidak ada mafia GORENG, YANG ADA “Begini dengan adanya kenaikan-
minyak goreng dalam kisruh kenaikan kenaikan harga yang ada sekarang
harga dan kelangkaan yang terjadi KESALAHAN KITA ini, DPR tidak lagi bicara soal minyak
pada komoditas pangan minyak DALAM MENGATUR goreng. Kita akan membuat dan
goreng. Permasalahan mengenai DAN MEMBUAT membahas bersama pemerintah
minyak goreng yang tengah terjadi KEBIJAKAN tentang neraca pangan kita
ini menurutnya merupakan karena seperti apa? Ini yang perlu
adanya kesalahan dalam mengatur dan kita bahas. Kalo minyak
membuat kebijakan. Wakil Ketua DPR goreng kecil, kita bicara
RI Rachmat Gobel.
“Tidak ada itu mafia minyak Foto: Azka/Prima yang besar,” ujar politisi
goreng, yang ada kesalahan kita Partai NasDem itu. gal/sf
dalam mengatur dan membuat
kebijakan, itu saja. Namanya
pengusaha ya cari untung. Dia
(oknum) lihat ada celah dalam
peraturan yang salah, lengah,
ya kemudian dia masuk. Jadi
jangan kita mencap bahwa
ini mafia,” tegas Gobel saat
ditemui Parlementaria di
sela-sela pertemuan Inter-
Parliamentary Union (IPU)
ke-144 di Nusa Dua, Bali,
Selasa (22/3).
Gobel juga
menambahkan,
ketidaktepatan dalam
regulasi yang membuat
pengusaha menemukan
celah untuk mencari
keuntungan dari minyak
goreng ini adalah
juga merupakan soal
pengaturan dalam
tata niaga dan juga
masalah dalam
kepemimpinan,

Nomor 1192/IV/III/2022 • Maret 2022 11