Page 8 - BULETIN 1201
P. 8

BULETIN            Parlementaria                                     Masalah lainnya yakni,



            Komisi II Soroti
    KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Kapasitas SDM di   menjadi hal penting perlu
                                                                             kesejahteraan perangkat desa
                                                                             diperhatikan, meski setiap
                                                                             desa memiliki otonomi atau
                                                                             kemandiriannya. Menurutnya,
            Desa
                                                                             karena desa merupakan ujung
                                                                             tombak pemerintahan. Sebab,
                                                                             apapun pembahasannya di tingkat
                                                                             provinsi maupun kabupaten, desa

                                                                             karena masyarakat lebih dekat
                                                                             dan terhubung dengan pemerintah
                         akil Ketua Komisi
                                            bantuan begitu ini kan jadi masalah ke
                         II DPR RI Yanuar   langsung tunai), (atau) bantuan-  tetap menjadi ujung tombaknya
                                                                             desa. “Jadi soal-soal kesejahteraan
                         Prihatin menyoroti   depannya,” lanjut politisi PKB tersebut.   perangkat desa ini perlu menjadi
            W kapasitas sumber                                               perhatian,” imbuh Yanuar.
            daya manusia (SDM) menjadi hal                                       Catatan lainnya, yakni
            yang perlu diperhatikan guna                                     sebagaimana diketahui ada
            meningkatkan kualitas kerja yang                                 kebijakan baru yakni minimal sebesar
            optimal di tingkat daerah dan desa.   PEMERINTAH PERLU           40 persen dari dana desa diberikan
            Menurutnya hal tersebut perlu menjadi  MEMPERHATIKAN             untuk bantuan sosial. Yanuar menilai,
            perhatian bersama, baik pemerintah   BAHWA KONDISI TIAP          kebijakan tersebut sesungguhnya
            pusat, provinsi dan kabupaten.   DESA TIDAK DAPAT                memiliki arah dan tujuan yang
            Terlebih, ke depan era kerja akan   DISERAGAMKAN.                baik, terlebih sebagai upaya untuk
            didominasi teknologi informasi data   “LUASNYA NGGAK SAMA,       mengatasi permasalahan yang
            yang bergerak cepat, sehingga                                    diakibatkan pandemi Covid-19.
            problematika SDM tersebut harus bisa   JUMLAH WARGANYA           Meski demikian, ia menilai bahwa
            diselesaikan oleh pemerintah.   ENGGAK SAMA, ORANG               pemerintah perlu memperhatikan
                “Kita sudah bisa mapping problem   YANG TERDAMPAKNYA         bahwa kondisi tiap desa tidak dapat
            pemerintahan desa, misalnya yang   ENGGAK SAMA,                  diseragamkan. “Luasnya enggak
            berkaitan dengan kualitas manusia.   SEHINGGA INI                sama, jumlah warganya enggak
            Saya kira artinya skala utama yang   MEMERLUKAN APA              sama, orang yang terdampaknya
            harus menjadi perhatian bersama                                  enggak sama, sehingga ini
            yang disebut SDM itu tentu yang   YANG DISEBUT DENGAN            memerlukan apa yang disebut
            ujung tombaknya adalah kepala desa   DIVERSIFIKASI ATAU          dengan diversifikasi atau klasifikasi
            dan perangkat desa,” ujar Yanuar usai   KLASIFIKASI DESA DESA    desa desa,” jelas Yanuar.   hal/sf
            memimpin Kunjungan Kerja Spesifik
            Komisi II DPR RI terkait evaluasi
            penyelenggaraan pemerintahan desa
            di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera
            Selatan, Rabu (25/5).
                Kemudian, lanjut Yanuar,
            akurasi data menjadi masalah lain
            yang dikeluhkan kepala desa.
            Permasalahan ini terlihat dari berbeda
            atau tidak sinkronnya data yang
            ada di tingkat desa dengan tingkat
            pusat. “Saya enggak tahu di mana
            duduk perkara hilangnya data atau
            menumpuknya data. Kira-kira begitu
            dari bawah 300, (di) atas tinggal dua.
            Turun ke bawah tinggal satu, ini di
            mana duduk perkaranya. Tapi kalau
            dalam soal urusan BLT (bantuan   Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin. Foto: Devi/nvl


            8    Nomor 1201/I/VI/2022  •  Juni 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13