Page 9 - BULETIN 1201

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Legislator Usul
RUU Narkotika

Atur BUMN Ikut

Serta Bangun Panti

Rehabilitasi Narkoba

nggota Komisi III DPR RI juga harus disiapkan juga panti-
Adde Rosi Khoerunnisa pantinya. Oleh karena itu, usulan
mengusulkan dalam masukan saya yaitu norma-
A Perubahan Kedua norma terkait keikutsertaan
Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 BUMN untuk turut serta
tentang Narkotika (RUU tentang berpartisipasi membangun
Narkotika) memasukkan norma- panti-panti rehabilitasi
norma keikutsertaan BUMN untuk harus dimasukkan ke dalam
turut serta berpartisipasi dalam pasal RUU Narkotika ini,”
membangun panti-panti rehabilitasi ujar politisi Partai Golkar
pengguna narkoba. Tujuannya, tersebut.
agar beban rehabilitasi tidak hanya Selain itu, Adde
dibebankan kepada Pemerintah menekankan adanya
Daerah akan tetapi juga kepada sinergi Kemenkumham
BUMN dan perusahaan-perusahaan dengan BPOM
besar yang memiliki peran serta dalam selain juga dengan
membangun panti rehabilitasi. Kementerian
Demikian disampaikan Adde saat Kesehatan. Mengingat,
Rapat Panja RUU Komisi III DPR RI sebagaimana diketahui
dipimpin Ketua Panja RUU tentang hingga kini masih terdapat adanya saja kemudian bisa langsung masuk
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 macam-macam obat tidak masuk rehab. Jadi menurut saya, satu
Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU golongan narkoba atau psikotropika kali saja sudah cukup dan jangan
tentang Narkotika) yang juga Wakil serta tidak masuk juga ke dalam menunggu sampai dua kali,” tandas
Ketua Komisi III DPR RI Pangeran lingkup obat-obatan. Maka, Adde Rosi.
Khairul Saleh dengan Wakil Menteri diharapkan sinergi Kemenkumham Legislator daerah pemilihan
Hukum dan HAM (Wamenkumham) dengan BPOM harus segera terwujud (dapil) Banten I itu mengingatkan
Edward Omar Sharif Hiariej dan agar jelas mana yang tergolong obat jangan sampai artian dua kali
jajaran terkait penjelasan umum dan mana yang tergolong narkoba rehabilitasi yang dikeluarkan
substansi RUU tentang Narkotika berdasarkan RUU Narkotika. BNN itu dikesankan seolah-olah
di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, “Di sisi lain, sebagaimana dalam mentoleransi penggunaan narkotika
Senayan, Jakarta, Senin (23/5). Pasal 55 B ayat 2 disampaikan yang masuk rehabilitasi. “Karena,
“Ke depannya tempat panti bahwa ‘rehabilitasi telah menjalani Komisi III DPR RI menginginkan agar
rehabilitasi harus banyak dibangun proses hukum atau tidak lebih dari UU Narkotika ini adalah UU yang
agar pengguna narkoba khususnya dua kali yang diterbtitkan BNN. paripurna dan UU yang spesial yang
pengguna satu gram ke bawah Pertanyaannya, apa alasannya kenapa dilahirkan oleh DPR RI tahun ini,”
bisa direhabilitasi. Hal ini penting harus dua kali? Kenapa tidak satu kali pungkas Adde Rosi. pun/aha

Nomor 1201/I/VI/2022 • Juni 2022 9