Page 14 - BULETIN 1201

BULETIN Parlementaria Dan pada dasarnya ya disepakati

Komisi VIII Minta
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Warga Lombok bahwa ini bukan konflik SARA,
dalam forum ini oleh berbagai pihak

melainkan konflik yang berangkat dari
pemilihan kepala desa,” jelas Diah.
Diah juga meminta seluruh pihak
Barat Tak Gunakan
dapat bersama-sama memperbaiki
diri dan me-review masing-masing di
luar dari pendekatan dari kementerian
Politik Identitas
terkait. Kepada Kementerian
Agama, Diah meminta agar program
moderasi beragama dapat segera
dalam Pilkades
dikembangkan kepada forum
moderasi antar umat beragama,
mengingat implementasi di lapangan
ada di tangan para tokoh-tokoh

akil Ketua Komisi
VIII DPR RI Diah
Pitaloka meminta
W seluruh pihak yang
berkonflik di Desa Mareje, Kecamatan
Lembar, Kabupaten Lombok Barat,
Provinsi Nusa Tenggara (NTB)
pada malam takbiran lalu, awal Mei
2022, untuk tidak mengulangi lagi
kejadian pembakaran rumah warga,
yang memicu kerusuhan antar umat
beragama. Selain itu, Komisi VIII DPR
RI meminta warga Lombok Barat tidak
menggunakan politik identitas dalam
pemilihan kepala desa (pilkades),
sehingga dapat menghadapi
perbedaan pada sebuah masalah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin Kunspek Komisi VIII DPR RI. Foto: Nadya/nvl
Demikian diungkapkan Diah usai
memimpin pertemuan Tim Kunjungan
Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Katolik, Hindu, dan Buddha, guna agama yang ada di dalam forum-forum
dengan Sekretaris Daerah Lombok membahas mengenai “Implementasi keagamaan tersebut.
Barat, Kakanwil Kementerian Agama Moderasi Beragama di Provinsi NTB”, “Tokoh-tokoh agama sudah
Lombok Barat, Kapolres Lombok di Lombok, NTB, Senin (23/5). menunggu bahwa program moderasi
Barat, Pimpinan FKUB Lombok Barat, “Ini yang kita garis bawahi untuk kerukunan umat beragama ini bisa
perwakilan tokoh umat Islam, Kristen, tidak terulang lagi. Kita ingin supaya berjalan di tengah masyarakat, tidak
ada aturan atau klausul dalam hanya di internal Kementerian Agama,
pemilihan kepala desa untuk tidak tapi juga di tengah masyarakat. Karena
menggunakan politik identitas. forum-forum dialog seperti inilah
Kementerian Sosial juga memberikan yang kita harapkan bisa membangun
KITA INGIN SUPAYA ADA bantuan forum keserasian sosial yang pertukaran perspektif, silaturahmi, dan
ATURAN ATAU KLAUSUL sekarang juga semua prosesnya kesatuan, karena Indonesia ini kan
DALAM PEMILIHAN sudah mulai berjalan baik dengan berangkat dari persatuan. Dan kita
juga ingin persatuan itu menjadi modal
pendekatan musyawarah, pendekatan
KEPALA DESA UNTUK saling bantu. Dan juga ada tradisi yang bagi kita untuk bermuara pada cita-cita
TIDAK MENGGUNAKAN diketengahkan atau diadakan bersama nasional kita bersama,” tandas politisi
POLITIK IDENTITAS. antara umat Islam dan umat Buddha. PDI-Perjuangan itu. ndy/sf

14 Nomor 1201/I/VI/2022 • Juni 2022