Page 10 - BULETIN 1201
P. 10

BULETIN            Parlementaria                                 meminta Kementan membuat rencana



            Komisi IV Minta
    KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Kementan Buka    PMK di Indonesia. Satu di antaranya
                                                                             alternatif mencegah penyebaran
                                                                             menyalurkan disinfektan sebanyak-
                                                                             banyaknya kepada peternakan yang
                                                                             belum terkontaminasi oleh PMK. “PMK
            Data Asal Muasal
                                                                             ini lebih jahat dari (virus Covid-19)
                                                                             Omicron,” pungkas Sudin. 
                                                                               Pada kesempatan yang sama,
            Penyebaran PMK
                                                                             Menteri Pertanian Syahrul Yasin
                                                                             Limpo menjabarkan Kementan telah
                                                                             melakukan sebelas langkah darurat.
                                                                             Seperti, memusnahkan ternak yang
                                                                             terkonfirmasi positif, melakukan
                                                                             karantina dengan radius 3-10 km
                       enanggapi semakin    Hal ini menjadi urgen, karena pada   di wilayah yang terdampak PMK,
                       meningkatnya         Agustus mendatang, permintaan daging   membentuk gugus tugas tingkat
                       penyebaran penyakit   sapi oleh masyarakat akan melonjak   pusat, provinsi, dan kabupaten/
            M mulut dan kaki (PMK)          jelang Hari Raya Iduladha.       kota, sosialisasi dan edukasi SOP
            di Indonesia, Ketua Komisi IV DPR   Menyoroti soal vaksinasi hewan   Pencegahan dan Pengendalian PMK. 
            RI Sudin secara tegas meminta   ternak, Sudin menyayangkan         Kemudian, menghentikan sementara
            Kementerian Pertanian (Kementan)   pemerintah yang diwakili Kementan   layanan inseminasi buatan dan
            agar terbuka mengungkapkan asal   belum memiliki rencana matang untuk   pemeriksaan kebuntingan di daerah
            muasal penyebaran PMK pada hewan   memperoleh bibit sekaligus produksi   wabah PMK, mengendalikan lalu
            ternak. Pasalnya, dirinya menerima   vaksinasi PMK di Indonesia. Sedangkan,   lintas ternak antar provinsi oleh Dirjen
            informasi ada dugaan penyebaran   vaksinasi PMK yang ditargetkan oleh   Peternakan dan Kesehatan Hewan;
            berasal dari negara India.      Kementan dilaksanakan pada awal   lalu lintas antar kabupaten dan kota
               “Saya ingin tahu, asalnya dari mana,   bulan Agustus 2022.    dikendalikan oleh gubernur; dan lalu
            apakah (PMK) dari India? Jujur saja,   Oleh karena itu, legislator   lintas antar kecamatan oleh bupati
            karena masuknya dari Jawa Timur, ada   dapil Lampung I tersebut         dan wali kota.   ts/sf
            yang bilang dari Gresik, ada yang
            bilang dari Aceh. Bagaimana mau
            tahu vaksinnya kalau asal muasalnya
            tidak tahu. Atau bisa saja, pihak
            karantina yang lalai bisa saja,” tegas   Ketua Komisi IV
                                                  DPR RI Sudin.
            Sudin saat membuka Rapat Kerja        Foto: Arief/nvl
            dengan Menteri Pertanian,
            Dirut Perum Bulog, dan
            PT Berdikari di Gedung
            Nusantara II, Senayan,
            Jakarta, Senin (23/5). 
               Di sisi lain, politisi
            PDI-Perjuangan
            itu menekankan
            penanganan PMK
            ini harus saling
            koordinasi antar
            kementerian,
            lembaga, dan unsur
            lainnya, bukan
            saling menyalahkan.
            Sehingga penyebaran
            PMK segera ditekan
            dan ditangani dengan tepat.


            10   Nomor 1201/I/VI/2022  •  Juni 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15