Page 38 - MAJALAH 198

KUNKER

Komisi III Awasi Kinerja strategis Komisi III DPR pada Periode
2019-2024 ini, salah satu hal yang
Aparat Penegak disoroti adalah fungsi dari penegakan
hukum dan pengamanan terhadap
sektor penerimaan negara di bidang
Hukum di Daerah sumber daya alam,” jelas Pangeran.
Politisi Fraksi PAN ini juga
menuturkan, Komisi III DPR memandang
perlu untuk melaksanakan kunjungan
kerja spesifik ke Provinsi Maluku Utara
dengan maksud untuk memastikan
Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, beberapa bahwa penegakan hukum di sektor
waktu lalu Komisi III DPR RI secara khusus menyoroti persoalan sumber daya alam berjalan sesuai
pertambangan di Provinsi Maluku Utara (Malut), Kalimantan dengan aturan perundang-undangan
yang berlaku.
Timur (Kaltim) dan Sumatera Utara (Sumut).
APRESIASI POLDA KALTIM TANGANI
PERMASALAHAN SDA
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies
ersoalan pertambangan Demikian diungkapkan Wakil Ketua Kadir mengapresiasi Polda Kaltim atas
di Provinsi Malut Komisi III DPR RI Pangeran Khairul kinerjanya dalam menghadapi seluruh
menimbulkan persoalan Saleh saat memimpin pertemuan Tim permasalahan yang ada di Provinsi
hukum yang berakibat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III Kaltim, terkhusus permasalahan yang
P pada dampak buruk DPR RI dengan Kapolda dan Kajati berkaitan dengan Sumber Daya
terhadap iklim perekonomian dan Malut beserta jajaran dalam rangka Alam (SDA). Bahkan hampir seluruh
investasi. Permasalah pertambangan pengawasan penegakan hukum terkait permasalahan di Polda dan Kejaksaan
meliputi kerusakan hutan, pencemaran sumber daya alam dan permasalahan Tinggi Kaltim dapat diatasi dengan baik
lingkungan, penyerobotan lahan, yang berkembang di masyarakat dan tidak terdapat permasalahan yang
tambang ilegal, perizinan yang Ternate, Maluku Utara. terlalu menonjol.
tidak sesuai peruntukan, hingga “Hari ini Komisi III DPR RI “Mungkin terkait masalah-masalah
persoalan pembukaan lahan dengan melaksanakan kunjungan spesifik kecil SDA, yaitu adanya sedikit
pihak penambang, yang kemudian ke provinsi Malut. Ini merupakan sengketa antara pemilik tambang
menimbulkan konflik kepentingan tugas komisi dalam melakukan fungsi itu juga tanahnya perdata. Jadi saya
dengan negara maupun masyarakat pengawasan terhadap pelaksanaan pikir hampir keseluruhan terkait SDA,
setempat. undang-undang. Dalam rencana Polda Kaltim serta jajarannya dapat Tim Kunker Komisi IV DPR RI saat meninjau food estate di Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Ayu/nvl
mengantisipasi dengan baik,” ungkap
Adies usai memimpin pertemuan Tim
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III
DPR RI dengan Kapolda Kaltim dan
dan Kajati Kaltim di Mako Polda Kaltim,
Balikpapan.
Dalam persiapan menjadi Ibu Kota
Negara yang baru, wilayah Kaltim
masih menyisakan beberapa persoalan.
Salah satunya kondisi pertambangan
di Kaltim yang kini tengah menjadi
sorotan masyarakat karena tata kelola
yang buruk, perizinan yang belum jelas,
tumpang tindih, dan minimnya data serta
standardisasi lingkungan hidup. Selain
itu, adanya kegiatan penambangan
ilegal yang mempengaruhi upaya
Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Malut di Ternate. Foto: Tiara/nvl perbaikan lingkungan hidup.

38 PARLEMENTARIA EDISI 198 TH. 2021