Page 54 - MAJALAH 198
P. 54

KUNKER





                    Komisi XI Tinjau Pertumbuhan


                   Ekonomi dan UMKM di Daerah







            Komisi XI DPR RI, pertengahan Juni ini melakukan kunjungan         target-target ekonomi baik di tingkat
            kerja spesifik ke beberapa daerah untuk memastikan upaya-          provinsi maupun nasional.
            upaya pertumbuhan ekonomi dan sektor UMKM benar-benar              PEMERINTAH PERLU GENJOT DAYA
            berjalan dengan baik.                                              SAING UMKM
                                                                                 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
                                                                               Kementerian Keuangan berkomitmen
                                                                               mendorong pemulihan ekonomi dengan
                      erbagai kebijakan       Bappenas, Pemerintah Provinsi Kepri,   menggalakkan pemberian fasilitas
                      untuk memulihkan        maupun Pemerintah Kota Batam     di bidang kepabeanan. Salah satu
                      perekonomian,           mengenai strategi peningkatan ekonomi   fasilitas yang diberikan adalah fasilitas
                      termasuk di dalamnya    di kawasan.                      Pusat Logistik Berikat (PLB). Wakil
           B pengembangan Kawasan              “Kami berharap dalam pertemuan   Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi
            Ekonomi Khusus (KEK) Batam        hari ini dapat disampaikan mengenai   meminta pemerintah perlu bekerja lebih
            sebagai Free Trade Zone (FTZ)     progres dan pengembangan Kawasan   keras lagi menggenjot sektor UMKM
            dan peningkatan pertumbuhan       Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan   agar lebih mandiri, berdaya saing dan
            ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau   Riau serta pertumbuhan ekonomi di   bisa naik kelas.
            menjadi concern bersama, khususnya   Provinsi Kepulauan Riau,” imbuh politisi    “Pusat Logistik Berikat merupakan
            Komisi XI DPR RI.                 Partai Golkar itu.               gudang multifungsi untuk menimbun
              Ketua Komisi XI DPR RI Dito      Di Kepri juga terdapat KEK Galang   barang impor lokal dengan fasilitas
            Ganinduto mengungkapkan, dukungan   Batang yang terdapat di Bintan. Pada   perpajakan, multifungsi ini dimaksudkan
            kebijakan untuk mendukung         Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi   untuk menekan biaya dan transportasi
            pemulihan ekonomi di Kepri salah   XI DPR RI ingin melihat progres dan   logistik yang juga diharapkan mampu
            satunya melalui pengembangan KEK.   pengembangan KEK di Kepri tersebut,   menjadikan Indonesia sebagai pusat
            “Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus   sehingga dapat menopang pencapaian   logistik di kawasan Asia Pasifik,” ungkap
            maupun Batam sebagai Free Trade
            Zone diharapkan ikut mempercepat
            pertumbuhan ekonomi di Provinsi
            Kepulauan Riau,” papar Dito saat
            memimpin rapat Kunjungan Kerja
            Spesifik Komisi XI DPR RI dengan mitra
            kerja terkait di Batam, Kepri.
               Batam merupakan kawasan FTZ
            yang disiapkan menjadi pintu utama
            lalu lintas barang dan pelayaran
            internasional untuk menjadi pelabuhan
            bebas. Daerah ini pun bercita-cita
            menjadi pengelola kawasan tujuan
            investasi terbaik di Asia Pasifik. 
              Dito mengungkapkan pada
            kunjungan ini, Komisi XI DPR RI ingin
            mendengarkan penjelasan baik
            dari Kementerian Keuangan, Bank
            Indonesia, Kementerian Perencanaan
            Pembangunan Nasional (PPN)/       Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi saat pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai Jawa Timur
                                              beserta jajaran di Surabaya. Foto: Arief/nvl


            54 54    PARLEMENTARIA      EDISI 171      TH. 2019
                   PARLEMENTARIA      EDISI 198      TH. 2021
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59