Page 57 - MAJALAH 198

SOR O T AN

yang tak kalah pentingnya berkoordinasi lewat berbagai sektor transportasi, tidak Badan Pelindungan Pekerja
dengan pemda daerah asal PMI. hanya lewat Pelabuhan Tanjung Pinang, Migran Indonesia (BP2MI) harus
Ia menegaskan, langkah-langkah kerja Kepulauan Riau, saja. menjadi leading sector dalam upaya
konkret dalam memberikan perlindungan Timwas PPMI pun dengan jelas pemulangan 7.300 PMI dari Malaysia.
optimal terhadap PMI harus dilakukan, merekomendasikan kepada Kemenko Menurutnya, UU telah memberikan
mulai dari soal protokol kesehatan yang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ‘trah’ tersebut kepada BP2MI. Ia
harus ketat, pendampingan terhadap (PMK) untuk membuka jalur kedatangan berharap ada informasi berkualitas yang
PMI, menyelesaikan pengaduan yang baru, baik melalui jalur laut maupun bisa diberikan BP2MI karena seluruh
mereka sampaikan, serta pada ujungnya jalur udara untuk mencegah terjadinya keluarga 7.300 PMI membutuhkan
pemberdayaan paska mereka sampai penumpukan di jalur kedatangan yang kabar-kabar terbaru terkait pemulangan
daerah tujuan. sudah ada. Selain itu juga meminta data tersebut.
“Prinsipnya, semua langkah taktis PMI by name by address bisa segera “Positioning dari BP2MI ini menjadi
dan strategis harus dilakukan untuk dilengkapi sebelum kepulangan. tidak clear ketika ada kasus-kasus
memberikan pelayanan optimal. “Pemerintah dalam hal ini Kemenko seperti ini. Harusnya dalam kasus ini,
Pendataan yang jelas kepada PMI, harus PMK perlu mengklarifikasi kembali BP2MI menjadi jenderal lah. Harus
dikoordinasikan dengan dinas terkait, jumlah PMI dan data by name by banyak statement untuk menunjukkan
lakukan pemberdayaan melalui program address yg akan dipulangkan pada bulan wibawa negara, sehingga bisa
Desa Migran Produktif, dan berikan Juni- Juli 2021 kepada pihak Pemerintah berkoordinasi dengan kementerian
bantuan pemberdayaan melalui program- Malaysia. Timwas PPMI meminta agar dan lembaga yang lain. Karena itu
program inkubasi bisnis,” jelas Pimpinan kementerian/lembaga melakukan harus ada juru bicara yang andal untuk
DPR RI Koordinator Bidan Kesejahteraan koordinasi untuk mengantisipasi rencana mengangkat harkat kita kepada rakyat,”
Rakyat (Korkesra) itu. pemulangan PMI dari Malaysia tersebut,” imbuh politisi PDI-Perjuangan itu.
Dalam rapat kerja dan rapat dengar terang Anggota Timwas PPMI DPR RI Dengan adanya leading sector,
pendapat Timwas PPMI DPR RI dengan Nihayatul Wafiroh. menurut Edy tentu secara strategi,
11 Kementerian/Lembaga di Gedung Kemudian, ditambahkan Ninik, pemulangan 7.300 PMI akan lebih
DPR RI beberapa waktu lalu, telah sapaan akrab politisi PKB itu, demi cepat dilakukan dan lebih terstruktur,
diambil kesimpulan yang salah satunya mengantisipasi penyebaran virus sehingga Kemenko PMK dinilainya
harus dilakukan pengklarifikasian Covid-19, Timwas PPMI juga meminta perlu segera menunjuknya. Selain itu,
ulang dengan Pemerintah Malaysia Kementerian Dalam Negeri untuk karena ia menganggap urgensinya
mengenai jumlah dan pendataan by berkoordinasi dengan pemerintah sangat genting, maka ia meminta
name by address pada PMI yang akan daerah (pemda) asal PMI untuk Presiden Jokowi ikut turun tangan
dipulangkan pada Bulan Juni-Juli 2021. menyiapkan sejumlah fasilitas. berkomunikasi dengan Perdana
Hal ini bertujuan untuk “Agar masing-masing pemda dapat Menteri Malaysia.
mempersiapkan pemulangan PMIB memberikan pelindungan yang optimal “Tetapi bahwa kita harus melihat
tersebut agar dapat sampai ke rumah kepada PMI,” jelasnya. persoalan ini lebih kompleks, maka
dengan selamat. Selain itu juga bersifat Presiden Jokowi saya nilai harus
mengklasifikasi para PMIB mengenai TENTUKAN LEADING SECTOR ikut berkomunikasi dengan perdana
daerah-daerah pemulangan agar Sementara itu, Anggota Timwas PPMI menteri. Menko harus aktif, Menlu
pemerintah dapat mempersiapkan DPR RI Edy Wuryanto menegaskan, harus mengeluarkan lobi-lobi
diplomatik kepada Malaysia. Laporan
kepada BP2MI banyak kekerasan,
PRESIDEN JOKOWI SAYA NILAI banyak perampasan, bahkan sudah
HARUS IKUT BERKOMUNIKASI menyangkut pelecehan negara. ini yang
saya khawatirkan tidak boleh terjadi,”
DENGAN PERDANA MENTERI. jelas legislator dapil Jawa Tengah III itu.
Atensi DPR RI terhadap
MENKO HARUS AKTIF, MENLU permasalahan ini menciptakan
HARUS MENGELUARKAN LOBI-LOBI semangat baru dalam mensejahterakan

DIPLOMATIK para pejuang devisa Indonesia. Untuk
itu DPR RI berharap agar pemulangan
tersebut tidak mendapat hambatan
Anggota Timwas PPMI Edy Wuryanto. berarti sekalipun Malaysia dalam
Foto: Azka/nvl
kondisi lockdown saat ini. l er/sf

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 57
TH. 2021 EDISI 198 PARLEMENTARIA 57