Page 21 - BULETIN 1176

BAKN Gali Masukan dari

BAKN - DPR RI Akademisi Undip terkait

Permasalahan Agraria

etua Badan Akuntabilitas pada Kementerian ATR/BPN. Hasil melihat permasalahan secara jernih
Keuangan Negara (BAKN) Pemeriksaan DTT atas Pengelolaan dengan sudut pandang aturan yang
DPR RI Wahyu Sanjaya dan Pertanggungjawaban Pelayanan berlaku dan ilmu pengetahuan. BAKN
K memimpin kunjungan kerja Pertanahan PNBP Tahun Anggaran juga menjadikan saran dan masukan
BAKN ke Universitas Diponegoro guna 2017 semester I pada Kantor Wilayah dari pakar agraria sebagai acuan dalam
penelaahan terkait permasalahan dan Kantor Pertanahan Kementerian pengambilan kebijakan.
agraria, tata ruang, dan pertanahan ATR/BPN menunjukkan adanya Adapun permasalahan lain yang
nasional. BAKN menyoroti soal permasalahan yang signifikan. terungkap yakni, hasil Pemeriksaan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan “Antara lain, permohonan atas Kinerja atas kegiatan Redistribusi Tanah
Kementerian ATR/BPN TA 2019. pelayanan survei, pengukuran dan Objek Landreform (TOL) tahun 2015
Dalam laporan tersebut, BPK RI pemetaan tidak sesuai dengan luas semester I. Dengan permasalahan
mengungkapkan terdapat 7 temuan, 13 bidang tanah yang sesungguhnya; dan antara lain, peraturan-peraturan terkait
permasalahan, dan 20 rekomendasi. tarif biaya transportasi, akomodasi dan Redistribusi TOL ada yang tidak relevan
Salah satunya terdapat permasalahan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan tidak dapat diimplementasikan
yang mengakibatkan kerugian negara dan pemetaan batas belum diatur dalam dengan kondisi saat ini.
sebesar Rp225,53 juta. peraturan,” papar Wahyu di hadapan Terdapat beberapa sertifikat
Wahyu menyampaikan, selain para pakar agraria Undip, di Semarang, penerima Redistribusi TOL yang tidak
pemeriksaan atas laporan keuangan, Jawa Tengah, Rabu (10/11). mempunyai warkah tanah, pelaksanaan
BPK RI juga telah melakukan Wahyu menjelaskan, BAKN minta kegiatan redistribusi TOL hanya
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu masukan dari para akademisi dengan merupakan kegiatan legalisasi aset, dan
(DTT) dan Pemeriksaan Kinerja alasan bebas dari kepentingan, bisa belum meningkatkan kesejahteraan
petani, dan kenaikan pendapatan per
personal income masyarakat subjek
reforma agraria sebagai indikator kinerja
utama sasaran program pada Ditjen
Penataan Agraria tidak tepat. eko/es

BPK RI MENGUNGKAP-
KAN TERDAPAT
7 TEMUAN, 13
PERMASALAHAN, DAN 20
REKOMENDASI. SALAH
SATUNYA TERDAPAT
PERMASALAHAN YANG
MENGAKIBATKAN
KERUGIAN NEGARA
SEBESAR RP225,53 JUTA.
Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin kunjungan kerja BAKN ke Universitas Diponegoro. Foto: Eko/nvl

Nomor 1176/III/XI/2021 • November 2021 21