Page 17 - BULETIN 1176

Komisi XI: RUU HKPD Perkuat
OMISI XI - DPR RI Pendapatan Daerah

K

Foto bersama usai pertemuan Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja di Bogor, Jawa Barat. Foto: Anne/nvl

akil Ketua Komisi XI dalam penyelenggaraan fungsi dan pencapaian kinerja daerah dalam
DPR RI Fathan menilai kewenangan yang sudah diserahkan meningkatkan pelayanan publik dan
Rancangan Undang- kepada pemerintah daerah, dengan kesejahteraan masyarakat melalui
W Undang Hubungan tetap menjaga keselarasan dan sinergi dan kolaborasi mendukung
Keuangan antara Pemerintah Pusat kesinambungan fiskal nasional melalui target pembangunan nasional, ataupun
dan Daerah (RUU HKPD) yang dibahas implementasi Undang-Undang (UU) peningkatan kapasitas perpajakan
Komisi XI DPR RI bersama pemerintah 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan daerah melalui penyusunan RUU
bertujuan untuk memperkuat fiskal Keuangan antara Pemerintah Pusat HKPD yang merupakan bentuk
daerah guna mewujudkan pemerataan dan Pemerintahan Daerah, dan UU 28 pengintegrasian dan penyempurnaan
kesejahteraan masyarakat di seluruh tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan atas UU 33 Tahun 2004 dan UU 28
wilayah Nusantara. Restribusi Daerah. Tahun 2009.
“RUU HKPD ini di desain agar Namun, lanjut politisi Partai Menurut legislator dapil Jawa
ada satu skema fiskal yang adil Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Tengah II tersebut, nantinya RUU HKPD
antara daerah yang kaya dan juga dalam rentang pelaksanaan kedua ini mengatur secara komprehensif
daerah-daerah yang miskin. Sehingga UU tersebut selama lebih dari satu terkait peningkatan local taxing
rumusan kita adalah rumusan yang dasawarsa, telah terjadi dinamika power, reformulasi transfer ke daerah
lebih berkeadilan dan kita harapkan perkembangan keadaan yang cukup yang lebih berkeadilan, sekaligus
tidak ada disparitas antara kabupaten- signifikan dan sekaligus munculnya akan memuat pengaturan yang
kabupaten kaya dan miskin,” jelas berbagai tantangan dalam pelaksanaan menjembatani sinergi kebijakan
Fathan saat memimpin Kunjungan Kerja desentralisasi fiskal. fiskal pusat dengan kebijakan fiskal
Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Untuk menjawab tantangan daerah. Hal ini diperlukan guna
Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/11). tersebut, masih kata Fathan, perlu menjaga kesinambungan fiskal dan
Ia menyebutkan, sebagai instrumen disusun kebijakan baru yang perekonomian nasional di tengah
fiskal, kebijakan desentralisasi berorientasi pada peningkatan perekonomian dunia yang penuh
fiskal menjadi alat pendanaan kualitas belanja daerah, optimalisasi ketidakpastian. ann/sf

Nomor 1176/III/XI/2021 • November 2021 17