Page 18 - BULETIN 1176

BULETIN Parlementaria

RUU HKPD Harus Berdampak pada
OMISI XI - DPR RI Pemerataan Pertumbuhan

Pusat dan Daerah

K
nggota Komisi XI DPR RI ini harus diatur hubungan keuangan yang dibangun Komisi XI DPR RI, dimana
Agun Gunandjar Sudarsa baik itu antar provinsi, provinsi dengan desentralisasi fiskal harus berkorelasi
mengatakan, dalam kabupaten/kota dan antar kabupaten/ dengan desentralisasi otonomi daerah,
A Rancangan Undang- kota. Sehingga pemerintah daerah sehingga diharapkan keuangan daerah
Undang tentang Hubungan Keuangan ini memiliki sinergi keuangan, hal ini menjadi piramida yang besar, bukan
Antara Pemerintah Pusat Dan tentu saja perlu didalami seperti yang piramida terbalik. Kunjungan dalam
Pemerintah Daerah (RUU HKPD) yang diusulkan oleh Bupati Tangerang. rangka menyerap aspirasi RUU HKPD
sedang dibahas Komisi XI DPR RI, harus “Bupati Tangerang mengusulkan ini turut dihadiri, Dirjen Perimbangan
diatur agar pertumbuhan ekonomi yang agar Kabupaten Tangerang bisa Keuangan Kementerian Keuangan
tinggi secara nasional bisa dirasakan mendapatkan manfaat lebih. Astera Primanto Bhakti; Ketua DPRD
manfaatnya oleh pemerintah daerah. Menurutnya, ada 4200 industri di Banten Andra Soni; Bupati Tangerang
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang, tetapi semua Ahmed Zaki Iskandar; dan Sekretaris
pemerintah pusat yang relatif sering pajaknya ditarik ke pusat. Sedangkan Daerah Kota Tangerang Selatan
dibanggakan, pada kenyataannya tidak dana bagi hasil yang diperoleh daerah Bambang Noertjahjo. jk/sf
berkorelasi pemerataan pertumbuhan rasanya perlu dikaji kembali dan kita
di berbagai daerah. hitung ulang, supaya dana bagi hasil
“Oleh karena itu, menurut saya itu juga bisa dirasakan manfaatnya
dalam RUU HKPD ini harus diatur oleh daerah. Kalau diibaratkan daerah
bagaimana pertumbuhan yang tinggi itu saat ini hanya menjadi penonton,
secara nasional, bisa juga dirasakan seperti melihat ikan bagus di akuarium,
kemanfaatannya yang relatif sama. Baik tapi cuma bisa ditonton saja. Lewat
pertumbuhan itu antara provinsi dengan RUU HKPD ini diharapkan tidak sekadar
provinsi lainnya, maupun kabupaten menjadi penonton,” optimis legislator
satu dengan kabupaten lainnya. Jadi dapil Jawa Barat X ini.
pertumbuhan pemerintah pusat, Agun menuturkan, semangat inilah
provinsi dan kabupaten memiliki derajat
pertumbuhan ekonomi yang relatif
tidak terlalu jauh, di sejumlah daerah Anggota Komisi XI DPR RI
Agun Gunandjar Sudarsa.
itu ada yang mencapai angka 7 persen, Foto: Jaka/nvl
2 persen, bahkan ada yang cuma 1
persen,” ujar Agun saat mengikuti
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR
RI ke Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten, Jumat (5/11).
Politisi Partai Golkar ini
mencontohkan, misalnya pertumbuhan
ekonomi di Banten, jika melihat
pertumbuhan di Tangerang Raya dan
Serang itu relatif baik, tetapi kalau
dibandingkan dengan Kabupaten
Pandeglang dan Lebak, cukup
tertinggal. Untuk itu, dalam RUU HKPD

18 Nomor 1176/III/XI/2021 • November 2021